Novie melanjutkan, komposisi penggunaan anggarannya ialah 84 persen untuk wilayah Timur Indonesia dan 16 persen untuk wilayah Barat Indonesia. Nantinya anggaran ini akan digunakan untuk menjalankan program prioritas Kemenhub di sektor transportasi udara.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati merincikan, alokasi dana otsus tersebut akan diberikan kepada tiga provinsi. Di mana untuk Provinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan porsi sebesar Rp7,8 triliun.

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) meminta tambahan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk 2021. Dengan tambahan ini, maka keseluruhan anggaran Kemenko PMK di 2021 menjadi Rp278 miliar dari sebelumnya yakni Rp258 miliar.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 21.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta agar Kementerian atau Lembaga (KL) mulai melakukan persiapan perencanaan anggaran untuk di 2021. Sebab, perencanaan anggaran yang baik dari masing-masing KL akan sangat membantu dalam menghitung sekaligus pertimbangan pemerintah untuk alokasikan dana PEN di tahun depan.

Pemerintah merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Jumlah ini setara 6,2 persen dari total belanja negara. Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Muhaimin Iskandar menilai RAPBN 2021 yang disampaikan Presiden Joko Widodo cukup menggambarkan komitmen pemerintah dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi. Hanya saja, kebijakan-kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa.

Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25 persen untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi.

Presiden Joko Widodo dalam pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2021 menyampaikan, defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi instansi yang mendapat alokasi anggaran terbesar di 2021, yakni Rp 148,81 triliun. Jumlah tersebut naik hampir dua kali lipat atau 98,08 persen dari anggaran tahun ini, yang senilai Rp 75,63 triliun.

Pemerintah pada tahun 2021 mendatang, menegaskan akan mengembangkan sistem pengawasan cukai terintegrasi, serta ekstensifikasi cukai untuk mengendalikan eksternalitas negatif