Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021, Berikut Rinciannya

Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021, Berikut Rinciannya Rapat kerja bahas pencairan subsidi gaji Rp 600 ribu. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 21. Kesepakatan itu didapat setalah rapat hampir selama delapan jam lebih.

"Komisi XI bersama pemerintah menyemangati asumsi dasar ekonomi makro sasaran pembangunan dan indikator pembangunan RAPBN 2021," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto di saat membacakan hasil kesimpulan rapat di Komisi XI DPR Jakarta, Rabu (2/9).

Dito merincikan untuk asumsi dasar makro ekonomi, Komisi XI dan pemerintah menyepakati pertumbuhan ekonomi di 2021 sebesar 4,5 persen sampai dengan 5,5 persen. Inflasi 3 persen, nilai tukar Rupiah Rp14.600 per USD dan suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen.

Kemudian untuk sasaran pembangunan pada tingkat pengangguran terbuka Komisi XI dan pemerintah menyepakati berada di angka 7,7 sampai 9,1 persen. Selanjutnya tingkat kemiskinan 9,2 sampai 9,7 persen.

Indeks gini ratio 0,377 sampai dengan 0,379 dan indeks IPM capai 72,78 sampai 72,95. Selanjutnya untuk indikator pembangunan, terhadap nilai tukar petani disepakati sebesar 102 dan nilai tukar nelayan 104.

Pemerintah Dinilai Terlalu Ambisius Kejar Pertumbuhan Ekonomi 2021 di 4,5-5,5 Persen

Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi 2021 mencapai 4,5 hingga 5,5 persen. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menilai pemerintah terlalu optimistis dan terlalu ambisius dalam membuat perencanaan perekonomian.

"Asumsi ini masih terlihat pemerintah overshoot atau pemerintah juga over optimis dan over ambisius," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Jumat (14/8).

Bhima menilai optimisme tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang mana salah satu roda pertumbuhan. Selain itu, belum ada program yang fokus untuk mendorong kinerja investasi.

Dia melanjutkan target pertumbuhan ekonomi dianggap mustahil. Sebab saat ini, perekonomian Indonesia dalam ancaman resesi. Bahkan Bhima menyebut resesi bisa terjadi sampai 2021.

"Apa bisa dari resensi kemudian loncat ke 4,5 persen karena ini kita masih menghadapi masalah pandemi yang berpengaruh tadi," kata dia.

Apalagi realisasi dari berbagai stimulus juga masih rendah. Stimulus kesehatan yang data terakhir hanya 8 persen yang terealisasi. Begitu juga dengan stimulus UMKM yang baru terealisasi 26 persen.

Sehingga dia menyangsikan jika pertumbuhan ekonomi bisa kembali melejit di 2021. "Jadi masih sangat rendah untuk bisa mengembangkan perekonomian di 2021 bahkan bisa mungkin resesinya akan berlanjut sampai 2021," kata dia mengakhiri.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jangan Lupa Cek Rekening, Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Awal Maret 2024

Jangan Lupa Cek Rekening, Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Awal Maret 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri sebesar 8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Kapolri Tekankan Persatuan-Kesatuan Modal Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045 di Rapim Polri

Kapolri Tekankan Persatuan-Kesatuan Modal Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045 di Rapim Polri

Hal itu disampaikan Sigit saat membuka pelaksanaan Rapim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Baca Selengkapnya
RUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya

RUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya

Pada RUPS tahunan menyepakati perombakan susunan direksi dan komisaris BNI.

Baca Selengkapnya
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun

Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.

Baca Selengkapnya
Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional

Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional

TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya