APBN 2020

Ketua BPK, Agung Firman mengatakan, BPK telah melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap 241 objek pemeriksaan yang terkait dengan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 27 kementerian dan lembaga, 204 pemerintah daerah dan 10 BUMN, dan badan lainnya.

Pemerintah menilai Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2020 telah berperan penting dalam menahan kontraksi ekonomi, sekaligus menekan laju pertumbuhan penduduk miskin di Indonesia. Berkat kerja sama semua pihak, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 tidak mengalami kontraksi terlalu dalam.

Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Setidaknya ada 26 temuan pemeriksa BPK terkait sistem internal pemerintah dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Wakil Ketua Banggar DPR Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan hasil beberapa pendapat mini dari berbagai fraksi di DPR dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada tahun 2020 terdapat dua Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun 2020 kembali mendapat opini WTP.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berupaya keras meminimalkan risiko penyimpangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Sebab, tantangan APBN 2020 tidak hanya pandemi namun juga akuntabilitas.

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan atau RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2020 untuk dibawa ke rapat paripurna. Persetujuan ini turut diberikan dengan berbagai catatan, terbanyak dari Fraksi PKS sebesar 28 catatan.

Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati laporan realisasi APBN 2020. Kesepakatan tersebut berdasarkan hasil rapat Panitia Kerja (Panja) Perumus Kesimpulan RUU Pertanggungjawaban RUU APBN TA 2020.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebagai sumber pembiayaan kebutuhan pendanaan pemerintah. Pemerintah direncanakan akan menggunakan Rp 134 triliun SiLPA atau SAL untuk menangani dampak pandemi Covid-19 varian delta.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan catatan khusus mengenai insentif pajak di 2020 yang diberikan pemerintah untuk dunia usaha yang dinilai salah sasaran. Diskon pajak justru banyak dinikmati perusahaan yang masih mampu membayar pajak.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR-RI menyatakan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 masih kurang memuaskan. Akibatnya penanganan pandemi Covid-19 baik dari sisi kesehatan dan kesejahteraan rakyat dirasa tidak optimal.

Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anes Thaher menyoroti, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pemerintah yang selama 5 tahun berturut-turut mengalami peningkatan, khususnya di tahun 2020 yakni sebesar Rp 234 triliun. SiLPA di tahun 2020 dinilai menjadi paling besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Terlihat, Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama 6 tahun berturut-turut, khususnya pada tahun 2020 mencapai Rp66,6 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan terdapat 26 temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2020.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat kenaikan anggaran sebesar 502,4 persen di 2020. Pada 2019 anggaran kementerian tersebut hanya Rp5,79 triliun kemudian pada 2020 menjadi Rp34,88 triliun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat belanja pemerintah pada kuartal IV-2020 mencapai Rp 732,74 triliun, naik 1,94 persen dibanding periode yang sama di 20219. Kenaikan ini dikarenakan adanya stimulus bantuan sosial (bansos) selama pandemi Covid-19.

Kementerian Perindustrian telah merealisasikan anggaran tahun 2020 sebesar Rp1,98 triliun atau 93,73 persen dari alokasi pagu anggaran Rp2,11 triliun. Penyerapan ini meningkat dibanding tahun 2019 yang mencapai 93,10 persen.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyadari, pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan APBN Tahun 2020 penuh dengan tantangan. Kehadiran virus asal China itu mematahkan hampir seluruh asumsi ekonomi yang dibuat oleh pemerintah.

"Kami memberikan apresiasi kepada Kemenhub atas realisasi anggaran hingga 95 persen. Hal ini adalah capaian yang sangat bagus dan paling baik dari selama saya ada di Komisi V," ujar Lasarus.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2020 hanya mencapai Rp1.070,0 triliun atau 89,3 persen dari target Rp1.198,8 triliun. Dengan realisasi ini maka terjadi shotfall atau kurang Rp128,8 triliun di tahun 2020.