Akuntabilitas Desa

Perwakilan BPKP Kalimantan Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Sanggau mempercepat digitalisasi keuangan desa. Langkah ini krusial untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta meningkatkan efektivitas pembangunan di Sanggau

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencatat 12 gampong telah mengembalikan Rp4,1 miliar dari total temuan penyalahgunaan Dana Desa Aceh Barat, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah gencar mendorong **transparansi anggaran desa** melalui pemasangan papan informasi masif, menunjukkan komitmen terhadap tata kelola bersih dan akuntabel demi kepercayaan masyarakat.

Dua Kepala Desa di Situbondo menghadapi ancaman pemberhentian sementara setelah gagal menindaklanjuti temuan Inspektorat terkait penggunaan dana desa, menyoroti penegakan regulasi daerah terkait **Pemberhentian Kepala Desa**.

Kejaksaan Agung gencar terapkan Aplikasi Jaga Desa untuk pengawasan keuangan desa. Bagaimana inovasi digital ini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan desa?

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, mendorong Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) untuk memperkuat pengawasan keuangan desa melalui Program Jaga Desa, demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.

Inspektorat Rejang Lebong mengusulkan tiga desa baru untuk menjadi Desa Antikorupsi, melanjutkan inisiatif KPK dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DJP Sulselbartra menggelar Edukasi Perpajakan Desa Gowa bagi 121 kepala desa di Kabupaten Gowa. Simak bagaimana pelatihan ini memastikan pengelolaan dana desa transparan dan akuntabel.