Achmad Dimyati Natakusuma

Bakamla lahan basah, anggota DPR tak kaget pejabatnya ditangkap KPK. Dimyati meyakini Eko Susilo tak bermain sendiri dalam kasus ini. Dia mengatakan, ada institusi lain yang bermain bersama Eko Susilo. Sebab, kata dia, tak mungkin praktik korupsi di Bakamla dilakukan hanya dengan tangan sendiri.

Tak diakui Menkum HAM, PPP Djan Faridz judicial review UU Pilkada. Kubu Djan Faridz selaku Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 40 ayat (3) yang mengatur tentang perselisihan atas putusan Mahkamah Partai.

Namun, Dimyati mengaku menerima keputusan yang telah diteken oleh Ketua DPR Ade Komarudin tersebut.

Dia melihat, selama ini melihat bakal calon yang sudah 'mencuri start' dalam kampanye, dianggapnya belum mumpuni.

Romi berkomitmen akan merangkul kubu Djan Faridz.

Menurut dia rencana memuat 600.000 buku yang diusulkan Ketua DPR Ade Komarudin hanya masih sebuah gagasan dini.

"Sistemnya jangan seperti sekarang. Bentuk legislasi jangan tebal-tebal," kata Dimyati.

"Saya kira Jakarta ini memang masih membutuhkan gaya kepemimpinan seperti Ahok," kata Dimyati.

Pada dasarnya untuk menuju islah maka perlu menundukkan ego dari masing-masing kubu,

Dimyati setuju dengan kekhawatiran jika tak kunjung islah, PPP akan berubah jadi ormas.

Belum ada kabar Ivan akan memenuhi panggilan tersebut atau tidak.

"Sayang jika pertentangan terus berlarut-larut. Kami merasa malu dengan masyarakat."

Romy dinilai tidak mempunyai etika baik untuk berdamai saat pertemuan tersebut.

PPP kubu Djan minta Menkum HAM segera sahkan kepengurusan hasil muktamar Jakarta sesuai putusan MA.

Kubu Romi menawarkan islah namun Djan Faridz menolak mentah-mentah, bahkan mengancam 'menendang' Romi dan loyalisnya.

Dimyati siap meninggalkan jabatan sekjen jika Romi ingin bergabung kembali ke PPP yang sah.

Sejak PAN keluar dan menyatakan bergabung dengan pemerintah, KMP dinilai sudah berakhir.

Dimyati nilai tidak lagi ada celah menyiasati putusan MA yang sahkan muktamar PPP di Jakarta.

Dimyati tegaskan kepengurusan PPP yang didaftarkan ke Kemenkum HAM hasil dari muktamar Jakarta.

"Itulah akibat pilih pemimpin pedagang bukan politisi," kata Epyardi.