Soroti Kasus Alat Tes Rapid Antigen Bekas, DPR RI Akan Panggil Gubernur Sumut
Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan mencuatnya kasus penggunaan alat rapid tes antigen bekas di layanan rapid test Bandara Internasional Kualanamu, Sumatra Utara (Sumut).
Dari kasus ini, Kepolisian Daerah (Polda) Sumut menetapkan lima tersangka, yakni eks Plt Brance Manager Laboratorium Kimia Farma Medan dan empat orang eks pegawai di perusahaan farmasi tersebut, yakni DP, SP, MR, dan RN.
Terkait hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumut untuk memantau perkembangan kasus alat rapid tes antigen bekas tersebut pada Jumat (28/5). Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI meminta pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus yang dinilai telah mencoreng nama baik Indonesia.
"Ini sesuatu yang serius dan harus kita tangani, dan tidak boleh lengah. Kasus ini masih sedang ditelusuri, ini akan kita cari sampai ke akar-akarnya," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar, dilansir dari ANTARA.
Minta Izin Dicabut
liputan6.com ©2021 Merdeka.com
Ansory sangat menyayangkan tindakan eks pegawai PT Kimia Farma Diagnostik yang nekat melakukan daur ulang alat rapid tes antigen di Bandara Internasional Kualanamu tersebut. Apalagi praktik ini sudah dilakukan sejak Desember 2020. Oleh karena itu, Ia meminta agar izin penyelenggaraan rapid tes Covid-19 di Bandara Internasional Kualanamu segera dicabut.
"Kita sudah menginstruksikan bahwa izin rapid tes ini harus segera di cabut. Jadi bukan ditunda lagi," katanya.
Akan Panggil Gubernur Sumut
liputan6.com ©2021 Merdeka.com
Selain itu, Ansory mengatakan, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI rencananya akan mengundang Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk membahas terkait perkembangan kasus ini.
"Minggu depan akan kami panggil Gubernur Sumut atau Pangdam dan Kapolda Sumut untuk ke Komisi IX guna mendalami lagi kasus ini agar tidak terjadi," katanya.Karena menurut Ansory, kasus tersebut merupakan kejahatan korporasi. Sehingga perlu diusut hingga tuntas. Senada dengan Ansory, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyebut kasus ini merupakan masalah serius yang sudah mencoreng nama baik Indonesia. "Ini 'kan muruah Indonesia, kita harus menjunjung tinggi posisi Indonesia di mata negara lain. Jadi, ini persoalannya sudah sangat serius, bukan hanya urusan daerah karena menyangkut nama baik Indonesia, apalagi terjadi di bandara internasional," katanya.
Seluruh Direksi Kimia Farma Dipecat
Sebelumnya, buntut dari kasus ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir telah memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika (KFD). Erick menegaskan, persoalan tersebut harus direspons secara profesional dan serius. Ia mengambil langkah tegas setelah melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat good corporate governance. "Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah (pemberhentian) ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang," kata Erick pada Minggu (16/5).
(mdk/far)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menhub Budi mengatakan telah menugaskan PT ASDP agar membuat rencana cadangan dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi.
Baca SelengkapnyaSoroti Kecurangan Pemilu 2024, Civitas Akademika dan Masyarakat Sipil Demo Kantor Gubernur Sumbar
Baca SelengkapnyaNama Bupati Kutai Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur FX Yapan menjadi sorotan setelah ajudannya Serka Daniel menendang wajah sopir CPO.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dalam jajaran pejabat yang hadir, tidak ada sosok Basuki Hadimuljono dalam pada upacara peresmian dua ruas jalan tol dengan nilai proyek sebesar Rp4,7 triliun.
Baca SelengkapnyaPetugas mengatakan destinasi pesawat yang dibatalkan tersebut yaitu ke Bandara Cengkareng, Ternate, Makassar, Surabaya, Sorong, dan Weda (Ternate).
Baca SelengkapnyaPenjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap mendapatkan amanah menjabat Pj Gubernur Sultra mulai 5 September 2023.
Baca SelengkapnyaAnggrek ini hanya hidup dan tumbuh di daerah tertentu dan kini sudah menjadi flora endemik Sumatra Utara.
Baca SelengkapnyaCovid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca SelengkapnyaHal ini dialami oleh Antika Roshifah Fadilla, calon anggota legislatif atau caleg dari PKS di daerah pemilihan Jawa Barat untuk kursi DPRD.
Baca Selengkapnya