Peristiwa 21 Juli 1947: Agresi Militer Belanda I, Berikut Sejarahnya

Tepat hari ini, 21 Juli pada tahun 1947 silam, Belanda melancarkan Agresi Militer I di Indonesia. Serangan ini dilakukan dengan dalih bahwa Indonesia merupakan Negara Federal yang masih di bawah kekuasaan Belanda. Dengan alasan tersebut, Belanda melancarkan serangan di Indonesia yang saat itu belum genap 2 tahun merdeka. Bagi Indonesia, serangan militer tersebut telah melanggar Perjanjian Linggarjati. Di mana dalam perjanjian tersebut, Belanda sebenarnya sudah mengakui Indonesia secara de facto.

Serangan Belanda diawali dengan ultimatum yang dilontarkan van Mook pada 15 Juli 1947. Saat itu, pihak Belanda meminta agar tentara Indonesia mundur sejauh 10 km dari garis demarkasi di sejumlah wilayah Tanah Air. Namun, pimpinan Republik Indonesia menolak perintah tersebut, yang akhirnya menyebabkan Agresi Militer Belanda I terjadi. Lantas, seperti apa kronologi Agresi Militer Belanda I di Indonesia? Simak ulasannya yang merdeka.com lansir dari Liputan6.com dan sumber lainnya berikut:

Selain itu, alasan Belanda datang kembali ke Tanah Air tentu ingin kembali menguasai kekayaan Indonesia. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu yang menang Perang Dunia II. Tentara Belanda datang tidak lagi membawa bendera VOC, melainkan NICA (Netherlands Indies Civiele Administration). Saat itu, NICA mendarat di Sabang, Aceh dan sampai di Jakarta pada tanggal 15 September 1945.

Di Sumatera, Belanda ingin menguasai pertambangan dan perkebunan. Sementara di Jawa, Belanda bergerak ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, dengan tujuan menguasai pabrik, pelabuhan, dan perkebunan. Tentara Belanda pun mulai menggempur daerah-daerah vital di Sumatera dan Jawa. Banyak warga yang menjadi korban. Namun, hingga saat ini belum ada sumber pasti berapa banyak jumlah korban akibat agresi tersebut.

Kemudian pada 31 Juli 1947, agresi militer Belanda diajukan dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian menelurkan Resolusi Nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Setelah itu, Dewan Keamanan PBB secara de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947. Dewan Keamanan PBB juga secara resmi menggunakan nama Indonesia, bukan Netherlands Indies.