Presiden Jokowi resmi melantik Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
Panglima TNI merupakan jabatan strategis paling tinggi di lingkungan internal Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, jabatan Panglima dipimpin oleh perwira tinggi militer pada ketiga matra (AD, AU, dan AL).
Ditarik ke belakang, bagaimanakah sejarah awal jabatan Panglima TNI, serta jenderal pertama yang mendudukinya.
Menurut sumber pusat sejarah TNI, tertanggal 5 Oktober 1945 pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Soekarno membentuk tentara kebangsaan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengangkat Soeprijadi sebagai Pemimpin Tertinggi TKR.
Namun, karena Suprijadi tidak pernah muncul dan tidak pernah dilantik sebagai Pemimpin Tertinggi TKR, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan Konferensi TKR untuk memilih penggantinya.
Oleh karena itu, jabatan Panglima langsung dijabat oleh Jenderal Soedirman, yang saat itu bernama Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat.
Sebagai panglima pertama, Soedirman tak dipilih oleh Presiden Soekarno, tetapi dipilih oleh para anggota TKR itu sendiri melalui sebuah rapat yang disebut Konferensi TKR pada tanggal 12 November 1945 silam.
Setelah Soedirman meninggal dunia, tidak dipilih panglima baru. Sebagai gantinya dipilihlah Kolonel T.B. Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) yang membawahi para kepala staf angkatan. Pada tahun 1954 lalu, jabatan KASAP dihapus dan sebagai gantinya dibentuk jabatan Gabungan Kepala-Kepala Staf, yang ketuanya dijabat secara bergiliran dari setiap matra.
Singkat kisah, setelah selesai perang kemerdekaan pada tahun 1949, jabatan Panglima Besar dihapus.
Di tahun 1949, sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan dibentuknya negara Republik Indonesia Serikat, maka dibentuk pula Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang merupakan gabungan antara anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Tentara Kerajaan Hinda Belanda (KNIL).
Presiden RIS kembali mengangkat Soedirman sebagai Kepala Staf APRIS dengan pangkat Letnan Jenderal, turun satu pangkat.
Saat rezim Presiden Soeharto, kembali ditegaskan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai sebutan resmi Angkatan Perang Republik Indonesia, tetapi bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ialah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Pada era ini mulai dipilih Panglima ABRI, sebagai pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Memasuki era reformasi, dimulai era baru pimpinan ABRI. Sejak dipisahkannya Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dari ABRI per 1 April 1999, istilah Panglima ABRI diganti menjadi Panglima TNI seperti yang dikenal saat ini.
Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004, beberapa tugas dan kewajiban Panglima TNI antara lain: memimpin TNI, melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer, mengembangkan doktrin TNI, menyelenggarakan penggunaan kekuasaan TNI bagi kepentingan operasi militer.
1. Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR): Letnan Jenderal Soedirman (1945-1950).
2. Kepala Staf Angkatan Perang: Jenderal Major T. B. Simatupang (1950-1953).
3. Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf ke-3: Jenderal A. H. Nasution (1955-1959).
4. Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf ke-4: Marsekal Soerjadi Soejadarma (1959-1961).
5. Kepala Staf Pertahanan dan Keamanan: Letnan Jenderal M.M.R. Kartakusuma (1966-1968).
Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI):
5. Jenderal TNI Soeharto (1968-1973).
6. Jenderal TNI Maraden Panggabean (1973-1978).
7. Jenderal TNI M. Jusuf (1978-1983).
8. Jenderal TNI L.B. Moerdani (1983-1988).
9. Jenderal TNI Try Sutrisno (1988-1993).
10. Jenderal TNI Edi Sudradjat (1993-1993).
11. Jenderal TNI Feisal Tanjung (1993-1998).
12. Jenderal TNI Wiranto (1998-1999).
13. Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto (1999-2000).
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI):
13. Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto (2000-2002).
14. Jenderal TNI Endriartono Sutarto (2002-2006).
15. Marsekal TNI Djoko Suyanto (2006-2007).
16. Jenderal TNI Djoko Santoso (2007-2010).
17. Laksamana TNI Agus Suhartono (2010-2013).
18. Jenderal TNI Moeldoko (2013-2015).
19. Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (2015-2017).
20. Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (2017-2021).
21. Jenderal TNI Andika Perkasa (2021-2022).
22. Laksamana TNI Yudo Margono (2022-2023).
23. Jenderal TNI Agus Subiyanto (2023-sekarang).
Reporter Magang: Fandra Hardiyon
Serah terima jabatan ini dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22/11).
Baca Selengkapnya
PDIP menghormati adanya pertemuan ketua-ketua umum partai politik dalam koalisi besar Indonesia Raya hari Minggu lalu.
Baca Selengkapnya
Asmaro menyebut Panca bersama keluarganya mulai membayar uang kontrakan sejak tanggal 25 April 2022 lalu, hampir satu tahun setengah.
Baca Selengkapnya
Mekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik
Baca Selengkapnya
Sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan terdampak El Nino, termasuk Sumatera Selatan. Puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus-Oktober 2023.
Baca Selengkapnya
Banyak spekulasi tentang keterlibatan CIA dan dinas rahasia AS dalam peristiwa G30S/PKI. Bagaimana sebenarnya?
Baca Selengkapnya
Tak sadar, utang kian menumpuk. Cicilan lebih besar daripada pemasukan.
Baca Selengkapnya
Begini sejarah terciptanya uang di Indonesia. Mulai dari uang koin, hingga uang kertas saat ini.
Baca Selengkapnya
Indonesia tengah memperingati peristiwa kelam Gerakan 30 September oleh PKI.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi