Wasekjen PDIP sebut Jokowi untung jika menteri rangkap jabatan

Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya sejak awal tidak setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang menteri rangkap jabatan politik.

"Sejak awal PDIP tidak sependapat sikap Presiden yang melarang rangkap jabatan," kata Basarah di Komplek Parlemen, Rabu (24/1).

Basarah menjelaskan, Jokowi akan lebih untung jika mengizinkan menterinya untuk rangkap jabatan. Dia menjelaskan, Jokowi akan mendapat dua keuntungan sekaligus.

"Yaitu dia memiliki dua keuntungan sekaligus yang pertama keuntungan manajerial itu memimpin kinerja di Kementerian yang dia pimpin," kata Basarah.

"Kedua Menteri yang berlatar politik itu dia harus memberikan dukungan politik pada pemerintahan Pak Jokowi dua keuntungan sekaligus, keuntungan manajerial kepemimpinan Menteri di kementeriannya dan dukungan politik," tambah Basarah.

Namun partainya, kata Basarah, tetap menghormati keputusan Jokowi. Walaupun, kata dia, sikap Jokowi bertentangan dengan partainya. Dan harus merelakan Puan Maharani melepas jabatannya selaku Ketua DPP untuk jadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Kami menghormati prinsip kenegaraan bahwa jabatan tertinggi dalam pemerintahan itu presiden maka sikap Presiden yang bertentangan dengan PDIP tetap kami hormati dan kami patuh," ungkap Basarah.