Wapres JK Sebut Demonstrasi Tidak akan Mengubah Hasil Pemilu
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersilakan siapa saja mengeluarkan pendapat terkait hasil rekapitulasi KPU Pilpres 2019. Dia meminta publik mengutarakan aspirasinya sesuai prosedur.
"Ya saya kira demo itu untuk mendukung proses itu. Silakan aja, karena itu polisi-TNI, keamanan siap menghadapinya. Apabila proses itu dilanggar yang memakai kekerasan memakai demo melanggar lalu lintas terus menerus. Itu pelanggaran," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (21/5).
Dia menilai, aksi yang dilakukan tidak akan menyelesaikan masalah. Walaupun sebanyak apapun masa yang diturunkan tidak akan mengubah hasil pemilu tanpa melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
"Apapun, berapa besar demo pun tidak akan mengubah hal. yang mengubah hal apabila ada suatu laporan yang memang terbukti ke MK," kata JK.
Dia pun meminta kepada pihak agar melakukan tindakan sesuai dengan proses hukum. Jika ingin melakukan banding, publik harus menunggu hasilnya. Dia juga meminta kedua belah pihak maupun pendukung harus siap menerima hasil yang ditentukan oleh MK.
"Harus disadari itu bahwa kalau ingin menang secara demokrasi ya harus siap kalah juga secara demokrasi. Artinya menerima kemenangan lawannya," lanjut JK.
Dia juga menjelaskan tidak akan mengganggu pelantikan jika beberapa pihak tidak menerima hasil tersebut. Dia menilai hasil tersebut tetap sah.
"Tidak, tidak akan mengganggu, hanya mengganggu lalu lintas, ganggu ketentraman orang dan masyarakat. Tapi tidak mengganggu keabsahan dan juga pelantikan nanti, tidak akan mengganggu," ungkap JK.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau
Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaBegini Jadwal dan Tahapan Pilpres 2024 jika Berjalan Dua Putaran
Pemutakhiran data pemilih untuk pilpres putaran kedua pada tanggal 17 Mei sampai dengan 12 Juni 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Respons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi
Dugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.
Baca SelengkapnyaKPU Pertimbangkan Cawapres Dampingi Capres di Sesi Closing Statement Debat Terakhir Pilpres
KPU menambah durasi untuk segmen terakhir debat kelima Pilpres 2024, dari awalnya dua menit menjadi empat menit.
Baca SelengkapnyaKetua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaKPU Ungkap Alasan Tiga Capres Debat Pertama Full Berdiri: Untuk Meyakinkan Rakyat Presiden Kita Sehat Semua
KPU akan mengevaluasi mekanisme debat calon presiden usai digelar perdana pada Selasa (12/12) malam kemarin.
Baca SelengkapnyaGerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya
Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca Selengkapnya