Wagub Sumut Sampaikan Percepatan Penanganan Bencana Sumut ke DPR RI, Fokus Rehabilitasi dan Mitigasi

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya menyampaikan perkembangan signifikan terkait percepatan penanganan pascabencana banjir dan longsor di wilayahnya kepada Komisi VIII DPR RI. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumut pada Jumat (20/2) ini menjadi forum penting untuk melaporkan kemajuan serta menyerap aspirasi dari legislatif.

Wagub Surya menjelaskan bahwa saat ini Provinsi Sumatera Utara telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang melanda pada akhir November 2025. Fokus utama pemerintah provinsi adalah memastikan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak.

Laporan ini mencakup upaya konkret dalam menyediakan hunian bagi korban bencana, pemulihan mata pencarian, serta perbaikan infrastruktur vital yang rusak. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk DPR RI, dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam upaya percepatan penanganan bencana ini.

Fokus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumut

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menggenjot upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang terjadi akhir November 2025. Wagub Surya menegaskan bahwa masyarakat terdampak kini telah menempati hunian sementara (huntara) sebagai solusi cepat. Pembangunan hunian tetap (huntap) juga sedang dalam proses pengerjaan oleh pemerintah hingga tuntas.

Selain penyediaan hunian, pemerintah daerah (pemda) juga memprioritaskan pemulihan mata pencarian masyarakat yang terdampak bencana. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kemandirian ekonomi warga. Perbaikan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana juga terus dilakukan secara intensif untuk memastikan konektivitas dan layanan publik kembali normal.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan progres pembangunan huntara di dua kabupaten di Sumut. Di Tapanuli Utara, sebanyak 40 unit huntara sedang dibangun di Desa Sibalanga, dengan 30 unit di antaranya sudah selesai dan ditargetkan rampung akhir Februari 2026. Sementara itu, di Tapanuli Selatan, pembangunan huntara mencapai 683 unit di beberapa desa, ditambah 133 unit huntara mandiri yang masih dalam proses.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Mitigasi Jangka Panjang

Wagub Surya menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan DPR RI dalam penanganan pascabencana di tiga provinsi Sumatera, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi lintas sektor merupakan faktor penentu dalam mempercepat penanganan bencana, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Lebih lanjut, Wagub Surya menekankan bahwa fokus pemerintah provinsi saat ini tidak hanya pada pemulihan, tetapi juga penguatan sistem mitigasi bencana. Hal ini mencakup penerapan teknologi canggih serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko bencana secara signifikan dalam jangka panjang.

Penguatan sistem mitigasi berbasis teknologi diharapkan dapat memberikan peringatan dini yang lebih akurat dan respons yang lebih cepat saat terjadi bencana. Edukasi masyarakat juga penting agar warga lebih siap dan tanggap dalam menghadapi potensi ancaman bencana di masa depan, sehingga dampak kerugian dapat diminimalisir.

Komitmen DPR RI untuk Kesejahteraan Masyarakat Terdampak

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansori Siregar, menjelaskan bahwa kunjungan kerja mereka ke Sumatera Utara memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menyerap aspirasi langsung dari daerah terkait penanganan bencana. Kedua, untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana.

Ansori Siregar menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mendorong kebijakan anggaran yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak bencana. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa bantuan dan program pemulihan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalin komunikasi yang intensif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat Sumatera Utara secara inklusif. Komitmen ini menjadi landasan kuat untuk membangun kembali wilayah yang terdampak bencana.

Sumber: AntaraNews