Wacana Jabatan Gubernur Dihapus, Muhammadiyah: Jauhkan Ide Buat Masyarakat Terpecah
Merdeka.com - Wacana penghapusan jabatan Gubernur dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin. Wacana penghapusan jabatan Gubernur ini mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai tokoh.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, juga ikut menanggapi. Haedar menilai, gagasan penghapusan jabatan Gubernur seharusnya dilakukan dengan kajian akademik.
Haedar juga meminta wacana penghapusan jabatan Gubernur itu dilakukan dalam bingkai kolektif kebangsaan. Hal ini penting karena berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia.
"Ini menyangkut masa depan bangsa. Kita belajar dari reformasi. Oke reformasi itukan gelombang perubahan besar sehingga tidak semua tercover secara jernih, secara akademik," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (6/2).
"Jangan setiap muncul gagasan lantas menjadi keputusan tanpa kajian akademik yang mendalam," imbuh Haedar.
Haedar menambahkan, di tahun politik seperti saat ini, elite politik harus ikut menurunkan tensi politik. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan mengurangi hal-hal kontroversi yang kontraproduktif.
"Turunkanlah tensi dari hal-hal yang kontroversial. Yang membuat kita ini menjadi kontraproduktif. Jauhkan ide-ide yang membuat masyarakat terpecah belah lagi," ucap Haedar.
Haedar meminta semua pihak fokus menyongsong Pemilu 2024 yang lebih baik dan aman. Jika kemudian ada gagasan-gagasan tertentu, dia menyarankan untuk dibahas setelah hajat politik ini selesai.
"Hal-hal yang ingin menjadi perubahan, reformasi dan macam-macam diagendakan setelah itu," kata Haedar.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setelah sempat merenggang karena perbedaan pilihan politik pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaNarasi-narasi provokatif dapat memicu perpecahan harus dihindari terlebih di tahun politik.
Baca SelengkapnyaYaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan organisasinya bukanlah organisasi politik meski aktif dalam mendirikan dan mengawal kemajuan bangsa
Baca SelengkapnyaMahfud meminta pejabat di daerah yang masih aktif mengenalnya tidak ikut membantunya dalam memberikan fasilitas berkampanye.
Baca SelengkapnyaPara elite politik diingatkan tidak menggunakan politik identitas dan ujaran kebencian demi meraih kekuasaan
Baca SelengkapnyaMasyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket
Baca SelengkapnyaMasyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.
Baca SelengkapnyaBertemu Ketua PGI, Mahfud Pastikan Situasi Politik Jelang Natal dan Tahun Baru Aman
Baca Selengkapnya