VIDEO: Penjelasan Jusuf Kalla Asal Usul Prabowo Kuasai Lahan 340 Ribu Hektar Diungkit Anies & Jokowi

Sosok tersebut yang membongkar data lahan seluas 340.000 hektar

Anies mengakui data lahan Prabowo bersumber dari Jokowi saat debat Pilpres 2019.

Anies diketahui sempat menyindir kepemilikan tanah Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu (7/1) lalu.

Jusuf Kalla (JK) buka-bukaan awal mula kepemilikan lahan 340 ribu hektare milik Prabowo Subianto di Kalimantan.

Laporan itu bagus apabila diproses oleh Bawaslu, karena sumber datanya dari Jokowi.

Anies dilaporkan atas dugaan menyerang pribadi Prabowo Subianto terkait lahan HGU 340 ribu hektare

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim telah mengembalikan ratusan ribu hektare lahan HGU kepada negara 2 tahun lalu.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membela capres Prabowo Subianto soal lahan 340.000 hektar diungkap Anies Baswedan dalam debat.

Ramai Soal Lahan Prabowo, Publik Justru Sulit Akses Informasi Penguasaan Lahan

Prabowo mempertanyakan kecerdasan orang yang kerap mengungkit luas lahan miliknya.

Anies memakai data Jokowi untuk mengungkap lahan milik Prabowo yang disebut mencapai 340 ribu hektar.

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyindir kekayaan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto di debat capres pada Minggu malam kemarin.

Dia mengaku tidak habis pikir ada orang-orang yang mengorbankan para korban bencana untuk keuntungan pribadi.

Panglima TNI Agus menjelaskan TNI berhasil membangun 32 jembatan Bailey di sejumlah wilayah.

Jokowi dalam pertemuan secara tegas telah memberikan izin ijazah keluaran Fakultas Kehutanan UGM tersebut dihadirkan di Solo.

Tenggelamnya KM Putri Sakinah di Perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT membawa duka bagi sepak bola dunia

Bobibos siap memproduksi secara massal bahan bakar berbasis jerami

Selain itu, Mualem bersyukur sejumlah bantuan sudah menyebar ke pelosok Aceh.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan, program prioritas itu ternyata memiliki tingkat popularitas yang tinggi.

Dari data survei Poltracking periode 11-17 Mei 2026, tingkat kepuasan masyarakat terhadap sektor kesehatan dan pendidikan yakni 75,4 persen dan 72,5 persen.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan lembaga pengawasan, dengan segera menginventarisasi kebutuhan sumber daya dan anggaran untuk memperkuat kinerja pemberantasan korupsi.

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim diduga mendapatkan jatah dari fee pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp 100 juta per minggu setiap hari Jumat.

Adapun survei Poltracking dilaksanakan pada 11-17 Mei 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik korupsi yang merugikan masyarakat.