Urai benang kusut konflik PPP, Lukman Hakim sowan Maimun Zubair
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin sowan ke Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (9/1). Kedatangan Lukman untuk membahas kisruh di internal partai termasuk soal penyelenggaraan muktamar dan islah PPP.
"Soal siapa yang menyelenggarakan muktamar islah ini belum ditentukan. Inilah kenapa kami temui majelis syariah yang terpilih dalam Muktamar Bandung KH Maimun Zubair," kata Lukman seperti dilansir Antara.
Lukman menuturkan, pengurus hasil Muktamar Bandung yang saat itu meloloskan Suryadharma Ali sebagai Ketum PPP hanya akan mengantar sampai islah saja. Islah merupakan satu-satunya cara menyatukan dualisme kepengurusan di tubuh PPP.
"Namun ini harus disepakati bersama siapa yang punya kewenangan menyelenggarakan muktamar islah ini. Itulah kenapa tidak ada tafsir lain kecuali dari muktamar Bandung karena Muktamar Jakarta dan Surabaya itu tidak diakui pemerintah," kata dia.
Lukman yang juga Menteri Agama adalah satu dari empat waketum PPP yang terpilih saat Muktamar Bandung. Mereka berhak menjadi pelaksana tugas sementara menilik Ketum PPP yaitu SDA tersangkut kasus dugaan korupsi pengelolaan haji.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia ke depan butuh sosok pemimpin yang memahami problem kebangsaan.
Baca SelengkapnyaMahfud MD berjanji bakal membentuk Lembaga Peradilan Khusus Agraria jika terpilih menjadi Wapres.
Baca SelengkapnyaPeringatan Hari Lahir (Harlah) ke-51 akan digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang Makassar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaYaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.
Baca SelengkapnyaKeputusan Mahfud mundur terjadi di tengah krisis etika dari penyelenggara negara terutama eksekutif dan legislatif.
Baca SelengkapnyaHalim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaSurat tersebut telah dibahas dalam rapat MKMK pada hari ini, Selasa(16/1).
Baca SelengkapnyaSuhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca Selengkapnya