Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengecam gerakan golongan putih (golput) alias gerakan tidak menggunakan hak pilih. Meski tak ada sanksi pidana, Karding menilai golput membuat masyarakat enggan mengambil keputusan.

"Pengambilan keputusan penting bagi negara kita. Jadi jangan racuni rakyat dengan langkah seperti itu," kata Karding di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (25/1).

TKN bakal kampanye lebih masif untuk mengantisipasi gerakan golput. Karding mengatakan tujuannya untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih.

"Jadi jangan diracuni. Tapi harusnya ada gerakan di era demokrasi gejalanya banyak golput di seluruh negara. Kita harus dorong org berpartisipasi apapun pilihan dia," kata politikus PKB itu.

Karding mengatakan pihaknya belum begitu memetakan pemilih golput. Namun, dia menduga biasa adalah wilayah dengan tingkat swing voter tinggi.

"Belum tahu tapi pasti daerah swing, mungkin perkotaan atau orang yang enggak terlalu paham pentingnya pemilu," kata dia.

Diberitakan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan menjadi golput dalam sebuah ajang demokrasi adalah hak setiap orang dan tidak melanggar hukum. Itu merupakan bagian dari ekspresi politik.

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menyampaikan, menentukan sikap untuk tidak memilih masuk dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni tidak melarang seseorang menjadi golput.

"Golput bukan tujuan, tapi ekspresi politik untuk memprotes keras, mengkoreksi sistem politik pemilu hari ini," kata Arif di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Rabu (23/1).