TKI dihukum pancung, Ketua DPR sebut pemerintah sudah berupaya maksimal
Merdeka.com - Eksekusi mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Zaini Misrin di Arab Saudi menuai kritik dari sejumlah pihak. Pemerintah dan stakeholder lainnya dianggap kurang berupaya maksimal untuk mencegah warganya yang dipancung di negeri kaya minyak tersebut.
Menanggapi kritikan tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengelak. Ketua DPP Partai Golkar itu mengklaim jika pihaknya telah berupaya maksimal agar warga Bangkalan, Madura itu tak dihukum pancung.
"Kami, DPR RI menyatakan belasungkawa, sekaligus kita mendorong tim pengawas melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Pemerintah sebenarnya telah berjuang untuk membela Zaini, tapi akhirnya tak berhasil," katanya di Solo, Rabu (21/3).
Dari kejadian tersebut, Bambang berharap ke depan, bisa dicegah, agar tak terjadi lagi. Jangan sampai ada warga negara Indonesia yang terjerat kasus hukum di negara lain.0
"Pemerintah akan lebih memperhatikan kualitas pendidikan, wawasan hingga pelatihan kerja ke masyarakat Indonesia. Tujuannya agar para TKI bisa terhindar dari masalah pelanggaran hukum," ujarnya.
Menurut Bambang, tak hanya di Arab Saudi saja, tetapi di negara lain juga yang jadi tempat warga kita tinggal dan bekerja. Dia berjanji, akan melobi pemerintah Arab Saudi untuk mengambil jenazah Mochamad Zaini Misrin. Kendati demikian, pihaknya juga akan menghormati hukum yang diterapkan di negara luar.
"Kita akan coba melobi, tapi kita juga menghormati hukum di negara sahabat, termasuk kita ingin hukum negara kita dihormati. Kita akan ajukan permohonan namun demikian kami menghormati apa yang jadi hukum di Arab Saudi. Pasti kita berupaya melobi agar jenazah dikembalikan," pungkas Bambang.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adapun kuota jemaah haji tahun 2024 ini mencapa 241 ribu orang.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.
Baca SelengkapnyaSebanyak 320 peserta yang diumumkan lolos seleksi calon petugas PPIH Arab Saudi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca SelengkapnyaSudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaJenderal pensiunan Kopassus baru-baru ini bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaAbdul menghabiskan waktu kurang lebih 7 tahun untuk mengubah hidupnya di kampung.
Baca SelengkapnyaMereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca Selengkapnya