Tingkat kerawanan tertinggi di Papua Barat saat Pemilu 2019
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membeberkan daftar Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2019. Papua Barat menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan paling tinggi dibandingkan wilayah lain.
Komisioner Bawaslu Mochamad Afifiuddin menyampaikan, ada 15 provinsi yang memiliki indeks kerawanan di atas rata-rata nasional.
"Yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Yogyakarta, NTB, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah," tutur Afif di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).
Dalam IKP dirincikan, untuk skor kategori kerawanan rendah adalah 0 sampai dengan 33. Kemudian kerawanan sedang di angka 33 sampai dengan 66 dan yang tertinggi mulai dari 66 sampai dengan 100.
Sementara 15 provinsi yang ada di tingkat kerawanan tertinggi dibanding wilayah lainnya berada di atas skor 49,0.
Secara runut, tertinggi adalah Provinsi Papua Barat dengan skor 52,83. Kemudian selanjutnya Daerah Istimewa Yogyakarta dengan skor 52,14, Sumatera Barat dengan skor 51,21, Maluku dengan skor 51,02, Sulawesi Tenggara dengan skor 50,86, Aceh dengan skor 50,59, dan Nusa Tenggara Timur dengan skor 50,52.
Berikutnya Sulawesi Selatan dengan skor 50,26, Sulawesi Tengah dengan skor 50,5, Sulawesi Utara dengan skor 50,2, Papua dengan skor 49,86, Nusa Tenggara Barat dengan skor 49,59, Lampung dengan skor 49,56, Jambi dengan skor 49,3, dan terakhir Maluku Utara dengan skor 48,89.
"Merujuk pada indeks di tingkat provinsi, rata-rata pengaruh terbesar kerawanan Pemilu tahun 2019 adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi," jelas dia.
Selain aspek penyelenggaraan dan kontestasi, lanjut Afif, persoalan kepemiluan yang tetap potensial mempengaruhi kerawanan tinggi adalah isu hak pilih, kampanye, dan pelaksaaan pemungutan suara.
"Termasuk ajudikasi keberatan pemilu, pengawasan pemilu, representasi gender dan representasi minoritas, serta proses pencalonan," Afif menandaskan.
IKP 2019 sendiri diukur Bawaslu berdasarkan empat dimensi. Poin tersebut adalah konteks sosial politik, penyelengaraan yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaTingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Di pedalaman Papua, ada pemandangan alamnya yang menakjubkan.
Baca SelengkapnyaBerikut kumpulan pertanyaan tentang pemilu dan jawabannya.
Baca SelengkapnyaKPU saat ini masih berfokus dengan merampungkan seluruh rekapitulasi nasional dengan waktu tersisa hingga tanggal 20 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSeperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca SelengkapnyaPolda Papua juga akan menambah personel Brimob di sejumlah daerah guna memperkuat pengamanan, khususnya pada lima daerah yang menjadi fokus utama.
Baca Selengkapnya