Timses Yakin Diksi Tabok Jokowi Dongkrak Elektabilitas
Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani meyakini sikap tegas calon Presiden Joko Widodo di masa Pilpres tidak menyurutkan elektabilitas. Sebaliknya, politisi PPP itu menilai sikap Jokowi saat ini bakal meningkatkan elektabilitas.
Ditemui di posko pemenangan TKN, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Arsul menjelaskan citra Jokowi yang selama ini lembut kemudian bereaksi di kondisi tertentu justru menjadi magnet tersendiri bagi pemilih yang masih belum menentukan pilihan.
"InsyaAllah itu tidak akan berimbas dengan elektabilitas, kalau pun ada elektabilitas justru imbasnya naik karena kan salah satu yang dilihat oleh masyarakat selama ini kan Pak Jokowi ini kan dianggap terlalu soft jadi ketika terlalu soft itu mencitrakan sesuatu yang membuat katakanlah kelompok masyarakat tertentu itu enggak mau memilih tapi jadi yakin memilih justru itu akan meningkatkan elektabilitas," katanya, Rabu (28/11).
Untuk diketahui, pernyataan Jokowi yang menjadi viral yakni penggunaan diksi tabok. Hal tersebut disampaikannya saat membagikan 1.300 sertifikat tanah untuk warga Lampung Tengah di Lapangan Tenis Indoor Gunung Sugih, Lampung Tengah, Jumat (23/11).
"Coba lihat di medsos, Presiden Jokowi itu PKI. Fitnah-fitnah seperti itu," kata dia.
Jokowi berulang kali membantah bahwa dia bukan aktivis PKI. PKI sudah dibubarkan pada 12 Maret 1966, sedangkan Jokowi baru dilahirkan 21 Juni 1961.
"Saat PKI dibubarkan saya baru 4 tahun. Kok bisa diisukan Jokowi aktivis PKI, masak ada PKI balita," ujarnya.
Selama empat tahun menjadi Presiden, Jokowi mengaku selalu dikaitkan dengan PKI. Jokowi tak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya. Kepala Negara menyatakan bakal mencari siapa yang menyebar isu bohong.
"Ini yang kadang-kadang haduh. Mau saya tabok orangnya di mana, saya cari betul," kata Jokowi.
"Saya ini sudah 4 tahun digini-giniin. Sabar, sabar ya Allah, sabar, sabar. Tapi sekarang saya berbicara karena jangan sampai ada 9 juta orang percaya terhadap berita-berita begini," sambungnya.
Tak hanya soal PKI, Jokowi juga menjawab isu pro asing. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan dirinya justru telah merebut aset Indonesia yang selama ini dikuasai asing. Misalnya Blok Mahakam dan Blok Rokan yang kini di bawah kendali Pertamina. Sebelumnya, Blok Mahakam dikuasai oleh Prancis dan Jepang, sedangkan Blok Rokan dikuasai Amerika.
"Freeport juga yang sejak 1970 kita hanya dapat 9 persen dan diam saja, sekarang kita sudah dapat 51 persen. Antek asing yang mana?," ucap dia.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Mahfud Serahkan Surat Pengunduran Diri Sore Ini: Itu Hak
Jokowi menegaskan, dirinya menghargai apapun yang menjadi pilihan politik para menterinya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Minta Jangan Teriak-Teriak Curang Tapi Laporkan, Begini Reaksi Timnas AMIN
Tidak tepat rasanya jika temuan-temuan tersebut langsung dibawa dan selesai begitu saja di Bawaslu.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaElektabilitas Prabowo Capai Lebih 40 Persen, LSI Denny JA: Gemoy Disukai Masyarakat dan Faktor Jokowi
Salah satu faktor pendorongnya adalah penampilan Gibran dalam debat cawapres.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaJokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK
Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaWacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai
Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya