Timnas AMIN Somasi KPU Buntut Dugaan Penghinaan Anies saat Debat Kedua Capres

Menurut Timnas AMIN, KPU telah menyiapkan jawaban atas somasi tersebut.

Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (AMIN) memberikan teguran hukum dan somasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, terkait debat kedua capres.

Somasi ini dilayangkan pada Jumat, 12 Januari 2024 lalu.

"Di mana dalam debat tersebut kami sangat menyayangkan ada oknum-oknum yang melontarkan ucapan dan penghinaan secara langsung dan merendahkan martabat dari paslon kami di 01," kata Dikrektur Sengketa Proses AMIN, Zaid Mushafi kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (15/1).

"Karena debat ini adalah event dan acaranya KPU, jadi kami memberikan teguran hukum kepada KPU melalui somasi hari Jumat kemarin," sambungnya.

Menurutnya, KPU telah menyiapkan jawaban atas somasi tersebut.

"Karena fakta-fakta tersebut informasi yang sudah beredar di media sosial, jadi kami minta dari KPU menindak tegas oknum tersebut karena sudah merendahkan, dan kami tegaskan juga kami menunggu sikap tegas KPU atas adanya kejadian tersebut," sebutnya.

Zaid ingin, KPU memberikan tindakan tegas terhadap orang yang telah menghina Anies Rasyid Baswedan saat debat kemarin.

"Yang melakukan penghinaan dalam debat tersebut kami akan menunggu jawaban dari KPU, siapa oknum tersebut yang melakukannya, sekalipun yang masuk ke situ tentu bukan orang sembarangan ya," tegasnya.

"Pasti semuanya punya undangan, semua ada ID card, name tag nya, tentu kami meminta KPU di sini untuk bertindak tegas terhadap oknum tersebut," 

tambahnya.

merdeka.com

Zaid menambahkan, pihaknya sudah menyertakan bukti video terkait dugaan penghinaan terhadap Anies saat debat capres itu.

Video tersebut sudah tersebar dan sempat viral di media sosial.

"Jadi video itu kita terima itu kan viral ya di media. Nah itu video itu pun kita lampirkan dalam surat, screenshot pun kita lampirkan dalam surat. Umpatan-umpatan seperti itu, sangat tidak tepat, di acara debat dan itu dilontarkan, makanya kami meminta ketegasan KPU selaku penyelenggara," tegasnya.

"Kami tidak langsung menindak oknum atau kita di tempat acara kita langsung mengambil tindakan itu tidak, kita menghargai KPU agar yang melakukan tindakan. Tapi kalau KPU belum bisa menindak tegas, maka kami akan menempuh jalur hukum nanti. Itu yang paling penting," pungkasnya.