TB Hasanuddin minta kerja sama pertahanan dengan LSM AS disetop
Merdeka.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin meminta agar pemerintahan Jokowi menghentikan kerja sama pembahasan anggaran pertahanan dengan Defense Institution Reform Initiative (DIRI). Kerja sama dengan lembaga tersebut merupakan bagian dari US-Indonesia Bilateral Defense Dialogue.
"Itu kerja sama dalam hal melaksanakan program pengembangan manajemen pertahanan, mulai tingkat strategis hingga taktis, teknis, termasuk di dalamnya bahas anggaran dong. Kami (PDIP) tidak setuju pembahasan melibatkan mereka," ujar anggota Komisi I DPR ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Hasanuddin mengaku khawatir dengan diadakannya pembahasan hingga masalah anggaran dengan sebuah LSM asing, apalagi lembaga tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah AS. Apalagi, pemerintah AS mendirikan lembaga tersebut sebagai program pelatihan untuk mahasiswa.
"Ini menyangkut rahasia negara. Lho kok bahas anggaran negara melibatkan orang lain, dan itu pihak swasta. Bahkan dari pihak AS pun memberikan program DIRI itu pelatihan untuk setingkat mahasiswa saja. Jadi kami minta itu tidak usah dan jangan dilanjutkan lagi," pintanya.
Untuk diketahui, kerja sama pertahanan yang dilakukan antara Kementerian Pertahanan dan DIRI ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dialog pertahanan antara kedua negara.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia meminta MK untuk tidak takut mengabulkan permohonan timnas AMIN.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, kata Otto Hasibuan, permohonan AMIN diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaBawaslu dianggap tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sejumlah permasalahan yang muncul saat hari pemungutan suara di antaranya terlambat tibanya logistik Pemilu 2024 di TPS.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengungkap, banyak terjadipermasalahan yang tersebar di berbagai wilayah
Baca SelengkapnyaPenampilan Panglima TNI saat sambut Menteri ATR/BPN disorot.
Baca SelengkapnyaMereka memantau laman KPU, namun bukannya bertambah, suara AMIN justru raib.
Baca Selengkapnya"Salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal," kata Cak Imin.
Baca SelengkapnyaGerakan salam 4 jari dikaitkan dengan potensi bergabungnya paslon 01 dengan 03
Baca Selengkapnya