Merdeka.com - Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai menilai rencana percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar harus dilakukan. Dia berharap Munas tersebut dilakukan sebelum Joko Widodo- Ma'ruf Amin dilantik dan menyusun kabinet kerja.

Menanggapi itu, Ketua Bidang Ormas DPP Golkar Sabil Rachman meminta Yorrys jangan asal bicara. Menurutnya, Yorrys harus menunjukkan aturan yang melarang atau tidak membolehkan atau membatasi periodisasi jabatan ketua umum.

"Lagipula Pak Yorrys sekarang anggota DPD dan sudah mundur dalam kepengurusan serta tidak punya hak suara. Sebagai calon anggota DPD maka sebaiknya Pak Yorrys lebih fokus persiapkan diri mengemban tugas sebagai anggota DPD terpilih jangan masuk pada wilayah partai lagi," kata Sabil di Jakarta, Sabtu (22/6).

Dia melanjutkan, kepengurusan Golkar yang dipimpin Airlangga Hartarto sesungguhnya adalah masih kelanjutan tanggung jawab dan amanah hasil Munas Bali Desember yang memilih Aburizal Bakrie. Karena itu maka sesuai AD ART Kepengurusan 5 tahun maka baru berakhir bulan Desember 2019.

"Atas dasar itulah maka pandangan ini sungguh-sungguh selain tidak punya dasar berpikir yang kuat juga ademokratis karena cenderung memaksakan kehendak (tidak ada ketentuan atau belum ada aturan organisasi yang membatasi periode jabatan ketua umum)," katanya.

Sabil melanjutkan, mungkin bisa diusulkan dalam Munas Desember bahwa seluruh pimpinan Golkar pada semua tingkatan baik Ketua umum pada tingkat DPP, ketua pada tingkat Provinsi Kabupaten dan Kota cukup maksimal 2 (dua) kali dengan catatan punya prestasi terukur.

"Saya kira ini bagus untuk regenerasi dan kaderisasi," paparnya.