Merdeka.com - Kicauan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut banyak anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang di akun Twitternya menjadi polemik. Akibat cuitan ini, Fahri dilaporkan Koalisi Masyarakat sipil untuk Perlindungan Buruh Migran dan Lingkaran Aku Cinta Indonesia (LACI) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Mereka menilai kicauan Fahri telah melukai hati para buruh migran di luar negeri. Karena ucapannya itu, Fahri dianggap melanggar kode etik dan didesak dicopot dari jabatan Ketua Tim Pengawas TKI.

Fahri menegaskan tidak akan berhenti berkicau di media sosial untuk menyikapi persoalan nasional. Dia mengaku sempat diminta sejumlah pihak untuk berhenti membuat kicauan yang berpotensi menimbulkan polemik.

"Saya putuskan untuk tidak berhenti apalagi pejabat yang elected official. Dia harus makin aktif dan siap menerima risiko atas apa yang ditweetkan. Ini bentuk komunikasi dengan rakyat," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Dalam pandangannya, keributan dan polemik merupakan hal baik dalam kehidupan berdemokrasi. Dinamika dan perbedaan pendapat justru mendewasakan sebuah bangsa.

"Banyak lah, teman-teman saya, orang itu kan enggak suka ribut padahal kita ini kalau tidak ribut tanda tidak hidup. Jadi harus ribut," tegas Fahri.

"Bangsa demokrasi adalah bangsa yang ribut, rakyat demokrasi adalah rakyat yang cerewet. Kecerewetan itu mendewasakan kita. Suami kalau istrinya yang cerewet itu bagus, baik buat jiwa raganya," sambungnya.

Fahri menegaskan, tidak ada larangan kepada setiap orang untuk berkicau asalkan dengan penjelasan yang baik. Dia memastikan tidak akan menghindar dengan pihak yang merasa dirugikan atas cuitannya itu. Bahkan, Fahri mengklaim telah meminta kepada para buruh migran untuk tidak mencabut laporannya di MKD.

"Yang penting sampaikan penjelasan baik jangan menghindar untuk bertemu orang yang punya persoalan, hadapi rakyat jelasin persoalan, pasti semua positif karena ini tanda dari dinamika dalam demokrasi," tegasnya.