Sosialisasi Visi-Misi: Tim Prabowo Mau Dihadiri Capres, Tim Jokowi Ikut UU

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memutuskan soal acara sosialisasi visi-misi capres-cawapres pada tanggal 9 Januari nanti akan dihadiri oleh para paslon atau tidak. Namun, Ketua KPU Arief Budiman berharap, peserta bisa bersepakat dengan aturan KPU yakni pemaparan visi misi diwakili oleh kedua timses.

"Belum diputuskan. KPU kan sudah memberi ruangnya, tapi KPU ingin semua bisa bersepakat tentang apa yang menjadi idenya KPU," kata Arief di Kantor KPU RI, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).

Pasalnya, kata Arief, salah satu timses pasangan capres-cawapres ingin penyampaian visi-misi bisa dihadiri dan dipaparkan oleh paslon. Arief khawatir jika paslon hadir bisa berkampanye di luar jadwal sesuai dengan pandangan Bawaslu. Padahal, pihaknya sudah memberi ruang kampanye saat debat paslon.

"Sebetulnya kalau paslon (hadir) Bawaslu terus memberi pandangan, lho kalau paslonnya ada di sini nanti malah jadi kampanye. Kalau kampanye kita lihat dulu, ini tempatnya kampanye atau enggak," kata Arief.

"Karena tujuan KPU pada saat itu bukan kampanye. Kalau debat 5 kali itu kan bukan kampanye. Tapi kalau tujuan kita menyelenggarakan tanggal 9 itu sosialisasi," terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso mengatakan, kehadiran paslon saat acara sosialisasi visi-misi capres-cawapres menjadi momentum bagi paslon maupun timses untuk memperkenalkan visi-misi yang dibawa. Maka dari itu, baiknya paslon juga diberi panggung untuk memamerkan progamnya.

"Tidak sekadar timses, tapi kemungkinan kala pada menit akhir ada capres cawapres berkehendak hadir langsung akan berdiskusi langsung sosialiasi tentang Republik ini biar publik mengetahui," ucapnya.

Sekjen Partai Berkarya ini berharap, tim pasangan nomor urut 01 tak keberatan oleh usulan BPN. Sehingga para paslon berkehendak hadir dan bisa memaparkan visi-misi nya tanpa diwakili timses.

"Kami inginkan debat dan beberapa hal ini memandang rasa keadilan semua pihak termasuk rasa keadilan kami," tutur Priyo.

Sementara, Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Lukman Edy menyebut, baiknya tim paslon nomor urut 01 kembali mengacu pada skema yang dibuat oleh KPU. Dia minta tim Prabowo-Sandi lihat aturan supaya tak langgar kampanye.

"Tapi tadi ada usulan untuk dihadiri oleh paslon. Ketika ada usulan baru itu, Bawaslu mengingatkan soal ketentuan UU. Ini memenuhi ketentuan perundang-undangan nggak, soalnya jadwal debat sudah diatur dalam PKPU," ucap Edy.

Edy tak masalah jika harus dihadiri capres dan cawapres. Asal, hal itu tidak terbentur pada aturan yang berlaku.

"Kita kembalikan lagi kepada KPU dan Bawaslu untuk mengkaji apakah penambahan acara tanggal 9 yang dihadiri oleh paslon itu memenuhi ketentuan UU atau tidak. Kami mematuhi," pungkas politikus PKB itu.