Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Rencana Kenaikan Gaji ASN, Fahri Minta Jokowi Jangan Curang

Soal Rencana Kenaikan Gaji ASN, Fahri Minta Jokowi Jangan Curang fahri hamzah. ©2018 Merdeka.com/dokumen pribadi

Merdeka.com - Upaya Presiden Joko Widodo yang hendak menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum Pemilu Presiden (Pilpres) mendapatkan sorotan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Dia menuding upaya tersebut merupakan bagian dari cara untuk mendongkrak kemenangan Jokowi pada Pilpres mendatang.

Hal ini dikatakan Fahri usai meninjau kondisi Rutan Klas 1 Medaeng, Sidoarjo. Ia menyatakan, jika Jokowi yang juga merupakan calon Presiden pasangan Cawapres Ma'ruf Amin ini, tengah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak popularitasnya.

"Saya membaca Pak Jokowi akan melakukan apapun untuk terpilih kembali," ujarnya, Minggu (10/3).

Fahri berharap Jokowi sebagai petahana tidak melakukan kecurangan untuk mendongkrak kemenangannya pada Pilpres mendatang. Jika hal itu terjadi, maka hal itu akan dianggap sebagai pengkhianatan atas proses demokrasi.

"Pokoknya semua akan dilakukan oleh pak Jokowi untuk terpilih lagi, percaya saya deh. Asal jangan curang, kita bikin perhitungan nanti," tandasnya, mengomentari juga soal program kartu prakerja.

Fahri juga menilai Jokowi sudah merasa kepepet elektabilitasnya dengan Prabowo. "Karena kepepet ini, karena surveinya sudah jatuh, sudah kalah," katanya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar

Jokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Aturan Disahkan Jokowi, THR PNS Cair 10 Hari Jelang Lebaran dan Gaji ke-13 Cair Juni 2024

Aturan Disahkan Jokowi, THR PNS Cair 10 Hari Jelang Lebaran dan Gaji ke-13 Cair Juni 2024

Sementara THR bagi CPNS terdiri dari 80 persen dari gaji pokok PNS; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan umum dan tunjangan kinerja.

Baca Selengkapnya
Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Reaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye

Reaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye

Jokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.

Baca Selengkapnya