Merdeka.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyarankan KPK seharusnya memanggil semua calon kepala daerah. Dia menyebut sistem pilkada yang sekarang berpotensi membuat para calon terlibat korupsi. Sehingga, menurutnya tinggal tunggu waktu saja terjadi operasi tangkap tangan.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut banyak calon kepala daerah yang berpotensi untuk menjadi tersangka kasus korupsi. Namun, dia tidak menyebutkan berapa jumlah calon kepala daerah yang potensial.

Zulkifli menjelaskan bahwa sistem pemilu saat ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Ketua MPR ini mencontohkan untuk biaya saksi di Jawa Barat bisa per orang 80 ribu, untuk total semua TPS, menurut kalkulasi dia bisa mencapai Rp 180 miliar.

Maka dari itu, Zulkifli menyarankan pemerintah harusnya menanggung biaya tersebut. Atau partai politik yang juga ikut menanggung, bukan calon kepala daerah tersebut.

"Apakah ada UU yang mengatur itu diperbolehkan atau ditanggung negara, nah sekarang enggak ada, tinggal tunggu waktu aja siapa yang kena OTT," ujar Zulkifli di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (8/3).

Sementara itu, Ketua Umum PPP Romahurmuziy berharap pernyataan ketua KPK itu tak hanya membuat gaduh saja. Kalau memang buktinya sudah valid, KPK, dia sarankan agar segera menindak supaya tak hanya simpang siur saja.

"Saya berharap yang dilakukan bukan pengumuman yang membuat gaduh, tapi penindakan yang ditemukan oleh KPK itu valid maka sebaiknya disegerakan supaya tidak menimbulkan kepastian," kata pria karib disapa Romi ini.