Soal Komitmen Pemberantasan Korupsi Jokowi, PSI Singgung Kasus Petinggi Golkar

Merdeka.com - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni menegaskan komitmen capres petahana Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi. Jokowi, kata dia, membenahi tata kelola pemerintahan juga tidak melakukan intervensi terhadap KPK.

Toni membuktikannya dengan kasus dua politisi Golkar, Idrus Marham dan Setya Novanto. Keduanya kini telah merasakan rompi oranye milik komisi antirasuah.

"Meskipun orang banyak mengatakan kalau orang dekat pak Jokowi ga ditindak sekarang orang-orang bagian dari koalisi pak Jokowi ga ada proteksi apa-apa dan apa emang bisa diproteksi, ketua Golkar pak Setya Novanto lihat saja daftar nama itu," ucap Antoni di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat (30/11).

Sekjen PSI itu menilai program Jokowi membenahi tata kelola pemerintahan. Misalnya pengetatan anggaran yang bikin jengkel para PNS.

"Sekarang salah satu yang membuat PNS jengkel dgn pak Jokowi itu pengetatan tata kelola anggaran," kata Antoni.

Dia mendukung apabila pemerintah memperbaiki kinerja aparat penegak hukum. Salah satunya adalah dengan menaikkan gaji, khususnya para hakim. Serta sistem rekrutmen yang jelas.

"Kalau saya pribadi tetap memperbaiki kepolisian kejaksaan dan kehakiman jadi sangat penting tentu harus satu pake dengan sistem rekrutmen pendidikan dan reward and punishmentnya juga," kata Antoni.

Antoni tidak yakin dengan komitmen capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terhadap pemberantasan korupsi. Masalah akut itu, menurutnya berpangkal pada Presiden kedua Soeharto, yang tak lain menantu dan mantan atasan Prabowo.

"Baru kemarin saja ada korupsi yayasan Supersemar dengan segala macem. mengalir juga ke PT Kiani punya siapa itu. Ya masalah besar yang ga gampang diselesaikan tapi komitmen kita terus jalan," pungkasnya.