Sindir PSI, Sekjen PDIP minta beri daftar cawapres tak sekadar demi elektoral
Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal rekomendasi nama-nama calon wakil presiden dan menteri kabinet kepada Joko Widodo. Hasto menyarankan, agar rekomendasi yang disampaikan PSI tidak bertujuan mengambil keuntungan elektoral di Pemilu 2019.
"Kami juga memahami setiap pemimpin baik itu wakil presiden, jajaran menteri untuk rakyat melalui proses yang baik, tidak sekadar menyampaikan daftar, kemudian hanya untuk mendapatkan efek elektoral," kata Hasto di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (26/8).
PDIP juga tak mau terburu-buru menerima usulan 12 nama cawapres Jokowi dari PSI. Hasto menegaskan, PDIP perlu menimbang dan mendengarkan suara rakyat soal cawapres yang cocok mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Kami memerlukan langkah kontemplasi, kami memerlukan langkah mendengarkan rakyat, melihat putra-putri terbaik kita, yang nantinya memang layak diperjuangkan menempati posisi sebagai wakil presiden, mendamping Jokowi," tegasnya.
"Mana yang memiliki kemampuan, profesional, leadership, tetapi sekaligus kemampuan perorganisasian yang baik yang ditugas sebagai menteri, sesuai kompetensinya, terus menerus kita lakukan," sambung Hasto.
Lagipula, lanjut Hasto, PDIP punya cara dan mekanisme sendiri dalam menjaring cawapres. Pada saatnya, PDIP akan membuka cawapres yang akan diduetkan Jokowi.
"Setiap partai bebas menentukan strateginya. Tapi menurut kami, karena kami tidak megurus partai lain, kami mengetahui tahapan-tahapan. Ada waktunya kami mengusulkan siapa yang akan mendamping Jokowi," tandas Hasto.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan 12 nama calon wakil presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang.
Ke-12 nama itu adalah Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto, Pengusaha Chairul Tanjung, Mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menko Maritim Luhut B Panjaitan, Mantan Panglima TNI Moeldoko, Mantan Ketua MK Mahfud MD, Pakar E-Commerce Nadiem Makarim, Pengusaha Rusdi Kirana, Ketua PBNU Said Aqil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, dan Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP Sengaja Tak Undang Jokowi ke HUT ke-51, Sudah Tak Butuh Elektoral Presiden?
PDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke HUT PDIP.
Baca SelengkapnyaHasto Kritik Jokowi, dari Karir Keluarga hingga Pembagian Bansos
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDasco Heran Hasto Ungkap Jokowi Mau Ambil Posisi Ketum PDIP Megawati
Dia pun berharap agar seluruh partai politik dalam dinamika pergantian pimpinan dapat berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Jokowi Tak Pilih Prabowo Jadi Plt Menko Polhukam
Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam.
Baca Selengkapnya