Merdeka.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyayangkan keputusan partainya mencopot Mahyudin dari kursi Wakil Ketua MPR. Dalam rapat pleno yang diselenggarakan Minggu (18/3), DPP Golkar menetapkan Titiek Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto sebagai pengganti Mahyudin.

Novanto beralasan, selama ini Mahyudin dinilai telah banyak berkontribusi bagi partai berlambang pohon beringin tersebut. Belum lagi, imbuhnya, Mahyudin dinilai cukup berhasil meningkatkan kualitas hubungan antar sesama anggota di parlemen.

"Ini tentu kebijakan daripada ketua yang baru, tapi (tergesernya) Pak Mahyudin tentu disayangkan karena mempunyai prestasi yang sangat baik di Partai Golkar maupun dalam kiprah di parlemen," ujar Novanto sesaat sebelum sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (19/3).

Meski menyayangkan lengsernya Mahyudin, Novanto mengklaim tetap mendukung peran Titiek sebagai Wakil Ketua MPR dengan pertimbangan pernah menjabat di Komisi IV DPR. Terdakwa korupsi proyek e-KTP itu juga mengatakan, Titiek memiliki sikap kepemimpinan yang cukup baik.

"Ya bu Titiek sosok orang yang mempunyai leadership tinggi, saya rasa tidak ada masalah," ujarnya.

Sementara itu, pergantian posisi antara Titiek dengan Mahyudin menimbulkan pandangan berbeda. Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, pimpinan MPR hanya bisa diganti apabila meninggal dunia, berhalangan hadir, atau mengundurkan diri.

Dikonfirmasi secara terpisah usai penetapan hasil rapat pleno, Mahyudin bersikukuh tetap berada sebagai Wakil Ketua MPR dengan alasan undang-undang MD3.

"Saya akan taat kepada undang-undang yang berlaku. Segala tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentu kita akan tolak," kata Mahyudin.

Sementara itu, ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syaziliy mengatakan keputusan tersebut sebagai bentuk aspirasi Golkar dan keterwakilan perempuan. Dia menampik terpilihnya putri mantan Presiden Soeharto sebagai bentuk balas budi Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

"Enggak ada ini balas jasa. Di dalam tubuh Partai Golkar di samping memang ada aspirasi, pimpinan MPR mesti ada perempuan juga," ujar Ace.