Sekjen PPP ingin tak ada anggaran baru jika pimpinan DPR ditambah satu
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pihaknya menerima usulan penambahan 1 kursi pimpinan DPR untuk PDIP dalam revisi UU MD3. Namun, PPP berharap, tidak ada penambahan anggaran bagi pimpinan DPR baru melainkan hanya realokasi dari pos anggaran lain.
"Kalau nambahnya 1, PPP juga berharap tidak menambah anggaran pimpinan DPR. Yang ada direalokasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/12).
Menurutnya, jika menambah anggaran justru akan memicu opini buruk masyarakat karena tidak sebanding dengan kinerja legislasi yang selama ini terjadi.
"Malu juga kita sama rakyat. Nambah anggaran hanya untuk DPR sementara kinerja dinilai masyarakat belum optimal terutama di bidang legislasi," tegasnya.
Soal penambahan kursi pimpinan DPR, Arsul mengakui masih terjadi perdebatan di antara fraksi-fraksi partai. PKB disebut masih berhasrat menempatkan kader di posisi pimpinan DPR selain milik PDIP.
PKB, kata Arsul berdalih, jumlah pimpinan DPR tidak boleh genap karena akan sulit dalam mengambil keputusan. Partainya belum menyetujui usulan dari PKB tersebut.
"Tapi ini belum disepakati, PPP sndiri belum sepakat kalau penambahan pimpinan lebih dari 1," katanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaSikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaDPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaGerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaDia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PKB ini menilai, PKS mempunyai nama partai yang sesuai dengan isu visinya yakni keadilan, sejahtera yang harus diwujudkan secara bersama-sama.
Baca Selengkapnya