Follow
Sekjen PDIP serahkan 'ancaman' PBNU soal cawapres ke Jokowi dan ketum parpol
Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, adanya masukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang menyatakan akan mencabut dukungan, jika bukan orang NU yang dipilih jadi cawapres Jokowi, diserahkan ke Presiden dan para Ketua Umum partai koalisi yang membahas. Dia mengatakan, semua itu merupakan bagian dari dinamika yang ada.
"Ya itu bagian dinamika, itu ranah P Jokowi sebagai capres dan ketua umum," kata Hasto di rumah Cemara, Jakarta, (9/8).
Saat disinggung apakah 'ancaman' NU itu dibahas hari ini antara Presiden dan para ketum, dia hanya mengatakan "Ya menyesuaikan dari seluruh jadwal yang ada. Kesibukan Pak Jokowi sebagai Presiden. Kan dia beliau konsentrasi terhadap tugasnya," jelas Hasto.
Sementara Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, tak menepis sempat disinggung masalah itu.
"Ya salah satunya didiskusikan," tegas Karding.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnya
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI
Baca Selengkapnya
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnya
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnya
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca Selengkapnya