Merdeka.com - Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti angka pengangguran selama lima tahun pemerintahan Jokowi. Dia menilai, penurunan 1 persen pengangguran belum cukup.

SBY menegaskan, Demokrat sungguh memberikan perhatian pada isu ini. Jika melihat data statistik, lanjut dia, memang ada penurunan angka pengangguran sekitar 1 persen dalam waktu 5 tahun.

"Tentu ini belum cukup. Di samping itu, kita juga harus melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat kita," jelas SBY dalam pidato refleksi akhir tahun di JCC, Jakarta, Rabu (11/12).

SBY menambahkan, meskipun tercatat sebagai bekerja, alias tidak menganggur. Namun sekitar 28,4 juta adalah pekerja paruh waktu. Sementara, yang berkategori setengah menganggur sekitar 8,14 juta. Jumlahnya, 36,5 juta orang.

"Tentu ini angka yang besar," kata SBY.

Di samping itu juga, tutur Presiden ke enam ini, banyak terjadi peralihan pekerjaan, dari sektor formal ke sektor informal. Keadaan seperti ini kerap diikuti menurunnya penghasilan, dan tentunya daya beli mereka.

"Itulah sebabnya, Demokrat mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam meningkatkan biaya yang ditanggung oleh rakyat, seperti BPJS, Tarif Dasar Listrik dan lain-lain.

SBY menyarankan, pemerintah, perhatikan 'timing' dan seberapa besar angka kenaikan yang tepat. Secara moral dan sosial, tidaklah bijak membebani rakyat secara berlebihan ketika ekonomi mereka sedang susah.

Satu hal yang juga patut menjadi perhatian kita adalah siapa saja yang menganggur dewasa ini. Data menunjukkan bahwa prosentase dan angka lulusan SMK, SMA dan Perguruan Tinggi yang menganggur relatif tinggi.

Keadaan seperti ini tentu rawan secara sosial, politik dan keamanan. Kita belajar dari pengalaman Arab Spring di tahun 2011 dulu. Juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini. Penyebab utamanya antara lain adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran.

"Untuk itu, Demokrat mendukung penuh upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran ini. Caranya tentu banyak. Demokrat berharap, pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang sangat besar saat ini, dapat menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih banyak," tambah SBY.

Demokrat juga menyambut baik program Kartu Pra Kerja yang ada dalam APBN 2020. Ini sebuah inisiatif yang baik. Yang penting, program dengan anggaran Rp 10 triliun untuk 2 juta peserta tersebut dapat dikelola dengan baik.

Agar tidak memunculkan isu sosial di antara sesama pencari kerja, pelaksanaannya harus benar-benar transparan dan akuntabel. Diharapkan tidak salah sasaran, dan bebas dari kepentingan politik pihak manapun.