Romahurmuziy: Koalisi partai tingkat nasional akan tercermin di DKI

Merdeka.com - Ketua PPP Muktamar Pondok Gede Muhammad Romahurmuziy seolah memberi sinyal arah dukungan politik PPP di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Romi sapaan akrabnya tidak menyebut ke arah mana dukungan diberikan. Dia hanya mengatakan, PPP ingin mempertahankan stabilitas politik tetap terjaga.

"Apa yang sudah stabil dengan koalisi partai di tingkat nasional tercermin di DKI," ujar Romi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

Dia mengatakan, DPP PPP menyerahkan sepenuhnya masalah dukungan di putaran kedua Pilgub DKI kepada pengurus DPW. Dalam dua hari ke depan, pengurus DPW akan segera mendeklarasikan dukungan ke salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Akan deklarasi 1-2 hari ini untuk sekedar penegasan dilakukan," kata Romi.

DPW PPP DKI Jakarta telah intensif melakukan komunikasi dengan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang masuk ke putaran kedua. PPP juga menjalin komunikasi dengan partai-partai pendukung mereka masing-masing.

"Selanjutnya tentu hak itu diserahkan kepada DPW sebagai garda pemenangan partai di tingkat lapangan. Begitupun di pilkada DKI putaran kedua, DPW lah yang membangun komunikasi secara aktif dan intensif dengan paslon yang ada dan parpol yang ada," terangnya.

Meski diberi kebebasan, Romi menyebut pengurus DPP PPP memberikan sejumlah rambu-rambu bagi DPW sebelum menentukan pilihan. DPW diminta menjaga kondusifitas politik nasional.

"Karena kita hanya memberikan satu rambu bahwa jaga kondusifitas pilkada dengan mengacu kepada kondusifitas politik nasional. Karena yang kita butuhkan dalam perjalanan politik ke depan adalah stabilitas politik," imbuh Romi.

Romi berkaca rivalitas Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat saat Pilpres 2014. Dalam beberapa pekan, efek persaingan kedua kubu menjadi klimaks dan membuat pembangunan serta program-program kesejahteraan masyarakat terganggu.

"Kita tahu ketika rivalitas KMP dan KIH beberapa pekan setelah pemilu 2014 tidak kunjung usai bahkan semakin memuncak itu menjadikan semua program pembangunan, program peningkatan kesejahteraan itu terhenti," ucapnya. (mdk/noe)