Merdeka.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dinilai mumpuni dan layak memimpin Jawa Timur lima tahun ke depan. Bahkan, berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, posisi elektabilitasnya bersaing ketat dengan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Karena alasan inilah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memasukkan nama Risma dalam bursa penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Sayang, wali kota perempuan pertama di Kota Pahlawan ini menolak mencalonkan diri maju di Pilgub Jawa Timur 2018.

Meski DPD PDIP Jawa Timur melayangkan surat pemberitahuan agar Risma segera mengambil formulir, karena batas akhir pendaftaran adalah hari ini, tanggal 14 Juni, alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya ini tetap menolak.

Surat pemberitahuan itu bernomor: 119/EKS/DPD/VII/2017. Surat tertanggal 12 Juni ini, ditandatangani Ketua DPD Kusnadi dan Sekertaris Sri Untari Bisowarno. Isi surat tersebut memberitahukan bahwa Tri Rismaharini masuk dalam penjaringan.

Melalui Didik Prasetiyono, mantan juru bicara tim kampanye Risma-Whisnu di Pilwali 2015 lalu, Risma bersikukuh untuk tidak mengambil formulir pendaftaran calon gubernur/calon wakil gubernur di kantor DPD PDIP, Jalan Kendangsari Industri, Surabaya.

Kata Didik, Risma menegaskan kalau mandat yang diperolehnya dari rakyat Surabaya untuk menjadi pemimpin, belum selesai dikerjakan. Mengingat pula, agenda-agenda pembangunan Kota Surabaya masih banyak yang belum tuntas.

Risma juga mengatakan, seperti yang disampaikan Didik yang juga mantan wakil ketua DPC PDIP Surabaya, kalau dirinya sudah bertemu dengan Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan sudah mendapat arahan khusus yang harus diperhatikan dan ditaati.

"Sudah disampaikan (tidak maju di Pilgub Jatim). Sudah berkomunikasi lewat telepon. Posisi Bu Risma ada di Jakarta," kata Didik, Selasa malam (13/6).