'Reformasi di era SBY mengalami penyusutan makna'
Merdeka.com - Bulan Mei adalah bulannya reformasi, setelah 15 tahun dengan sederet capaian, reformasi masih saja mengundang keraguan, pesimisme, dan pertanyaan. Hal itu sangat disayangkan budayawan dan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN), Erros Djarot.
"Sebenarnya, sejauh ini cukup banyak capaian reformasi, seperti Pemilu secara langsung, keberagaman parpol, otonomi daerah, dan juga kebebasan pers," kata Erros Djarot kepada wartawan di DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (22/5).
Namun di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini, lanjut Eros, telah membuat reformasi mengalami penyusutan makna. Reformasi seolah-olah dianggap sebagai kebebasan yang seluas-luasnya namun hal itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Banyak orang menyuarakan isu yang berkembang tentang kebebasan yang notabene adalah agenda para elite politik untuk menjatuhkan lawan politiknya.
"Kebebasan merupakan agenda yang memungkinkan mereka (elite politik) melampiaskan nafsu atas kekuasaan dan kekayaan," ujarnya.
Akibat adanya pembelokan makna reformasi dari para elite politik dan akhirnya masyarakat pun menjadi bingung karena pada praktiknya, reformasi ternyata tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya, tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara luas.
"Ini menandakan bahwa reformasi telah mengalami pembajakan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah masyarakat atau elite yang sebenarnya membutuhkan reformasi?" tanya Erros Djarot.
Prinsip dari reformasi, kata Erros Djarot, adalah perbaikan sistem yang dikembalikan kepada prinsip-prinsip dasar negara yang paling hakiki. Reformasi muncul setelah begitu banyak ketidakadilan dan kesenjangan yang akhirnya menjatuhkan rejim Soeharto tahun 1998.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku kehadirannya di MK untuk mengingatkan pihak yang melupakan sejarah dan demokrasi.
Baca SelengkapnyaDalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.
Baca SelengkapnyaKolonel Soeprayogi, diangkat sebagai menteri urusan stabilisasi ekonomi oleh Presiden Sukarno, memainkan peran kunci dalam peraturan untuk pengambilan keputusan
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaBawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaPresiden ke-2 RI resmikan 275 pabrik di 21 provinsi secara serentak.
Baca Selengkapnya