DPN Dorong Pendekatan Komprehensif untuk Pemulihan Ekonomi Pascabencana di Sumatera Barat

Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menyoroti perlunya pendekatan komprehensif guna mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana. Pendekatan ini mencakup penguatan infrastruktur strategis yang tangguh bencana, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan dalam sebuah forum diskusi di Padang, Sumatera Barat, pada Rabu (11/2/2026).

Deputi Geoekonomi DPN, Yayat Ruyat, menjelaskan bahwa dari perspektif pertahanan negara, bencana alam merupakan ancaman nonmiliter yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan suatu wilayah. Sumatera Barat, dengan potensi ekonomi yang besar namun tingkat kerawanan bencana yang tinggi seperti gempa bumi, banjir, dan longsor, menjadi fokus utama pembahasan ini.

Yayat Ruyat menegaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah strategis untuk merumuskan kebijakan terpadu. Tujuannya adalah mempercepat pemulihan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan nasional berbasis wilayah. Forum ini mengusung tema Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Alam di Sumatera Barat melalui Sinergi Kebijakan Pertahanan Negara.

Sinergi Kebijakan Pertahanan Negara dalam Pemulihan

DPN menekankan bahwa sinergi kebijakan pertahanan negara sangat krusial dalam upaya pemulihan pascabencana. Bencana alam, yang dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter, membutuhkan respons multidimensional yang melibatkan berbagai pihak. Keterlibatan DPN dalam forum ini menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan aspek pertahanan dalam strategi pemulihan ekonomi.

Penguatan infrastruktur yang tangguh bencana menjadi prioritas utama untuk meminimalkan kerugian di masa depan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui berbagai program dan dukungan juga dianggap vital agar mereka dapat bangkit kembali. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor akan memastikan respons yang lebih efektif dan efisien.

Rangkaian kegiatan DPN di Sumatera Barat tidak hanya terbatas pada diskusi. Mereka juga melakukan kunjungan kerja dan penyerahan bantuan ke sejumlah lokasi terdampak bencana. Lokasi-lokasi tersebut meliputi SDN 05 Batang Anai, SD 49 Batang Kabung Lubuk Minturun, Hunian Sementara (Huntara) Batang Anai, Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam, serta wilayah Tanah Datar.

Selain itu, DPN juga mengadakan audiensi dengan pemerintah daerah dan unsur TNI-Polri setempat. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 13 Februari 2026. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran langsung kondisi lapangan dan merumuskan solusi kebijakan konkret.

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peran UMKM

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mengambil langkah proaktif untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana. Fokus utama mereka adalah memulihkan 4.876 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana hidrometeorologi. Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyampaikan hal ini di Kota Padang pada Kamis (12/2/2026).

Vasko Ruseimy menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan lima langkah penanganan terhadap UMKM yang terdampak bencana. Salah satu upaya pemulihan yang dilakukan adalah pemetaan data koperasi dan UMKM. Pemetaan ini bertujuan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pemulihan yang tepat setelah bencana melanda.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Pemulihan UMKM diharapkan dapat menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat yang sempat terhenti akibat bencana. Sinergi antara pemerintah pusat melalui DPN dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan upaya pemulihan ini.

Sumber: AntaraNews