Gerah politik uang marak, ketua DPR usul pilkada dikembalikan ke DPRD

Tingginya potensi konflik dan permainan politik uang di pemilihan kepala daerah (pilkada) mendorong Ketua DPR Bambang Soesatyo memberi penilaian bahwa ke depan, pilkada sebaiknya tak lagi dilakukan secara langsung.

‎Kata Bambang, dirinya mendapat laporan politik uang dan transaksional di Pilkada kabupaten/kota hingga provinsi yang sangat tinggi. Kerusakan yang ditimbulkan juga telah mengkhawatirkan.

"Masyarakat terbiasa dibeli dengan uang. Ironisnya, di beberapa daerah yang saya kunjungi, ada warga yang berharap Pilkada bisa dilakukan setiap tahun hingga mereka bisa mendapatkan uang terus," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, ‎di hadapan masyarakat konstituennya di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (28/2).

Dia memperkirakan, di pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019, masih akan diwarnai oleh isu politik identitas. Menurut Bambang, mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa serta merusak kerukunan antarumat beragama. Pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah, menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama.

"Pola-pola seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Modus yang dipakai antara lain dengan menggunakan isu dukun santet di mana banyak korban yang jatuh," jelas Bamsoet.

Hal demikian jelas merusak dan tidak bisa dibiarkan tetap berlanjut. Maka ‎itu, Bamsoet menilai ada baiknya ke depan pemilihan kepala daerah, mulai dari bupati, walikota hingga gubernur tidak dilakukan secara langsung. "Tetapi dikembalikan ke DPRD. Sementara, untuk pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tetap bisa dilakukan secara langsung," katanya.

Secara khusus, Bamsoet berharap bahwa hajatan politik 2018 dan 2019 tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas. Terlebih Pilkada serentak tahun ini akan lebih dinamis karena melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

"Politik uang dan politik transaksional harus mulai kita hindari dan tinggalkan untuk mewujudkan demokrasi yang beradab dan berkualitas," papar Bamsoet seperti dikutip Antara.

Dia berharap, dalam konteks demokrasi yang berkualitas, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu. Yakni dengan mengedepankan ide, program serta visi dan misi. Sehingga, masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi ke depannya.

"Pelaksanaan Pilkada harus menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa, untuk mampu menumbuh-kembangkan demokrasi yang berkualitas," kata Bamsoet.

Bamsoet menegaskan, DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pilkada dan harmonisasi dengan peraturan perundangan yang terkait.

"Langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan. DPR telah bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan Pemda pelaksanaan pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar," tuturnya.