Soal menteri ESDM, Gerindra ingatkan anggaran yang bocor Rp 1.000 T

Kemenkum HAM telah mengembalikan status Warga Negara Indonesia kepada Arcandra Tahar. Arcandra dicopot secara terhormat oleh Presiden Jokowi karena berkewarganegaraan Indonesia dan Amerika.Arcandra disebut belakangan bakal kembali menjadi Menteri ESDM. Wacana ini menuai pro dan kontra berbagai pihak.Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, Archandra secara hukum saat ini sudah sah menjadi warga negara Indonesia setelah sebelumnya tersangkut masalah dwi kewarganegaraan. Menurut dia, sah saja jika Jokowi ingin kembali melantik Arcandra jadi menteri ESDM.Andre hanya ingin, Jokowi memastikan nantinya Archandra benar-benar menjaga kedaulatan energi nasional demi kepentingan bangsa Indonesia. "Jika masih membutuhkan tenaga Archandra, kami tentu menghormati hak prerogratif Presiden. Kami tidak akan menghalangi, bagaimanapun itu sepenuhnya hak Presiden," kata Andre dalam pesan singkat, Kamis (29/9)."Tetapi kami minta jika Archandra diangkat kembali, itu semata-mata dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, demi kedaulatan energi nasional, sehingga bisa menghasilkan kesejahteraan rakyat Indonesia," sambungnya. Diungkapkan, kekayaan sumber daya alam nasional sudah seharusnya dinikmati seluruh rakyat Indonesia bukan oleh bangsa asing. Celah-celah kebocoran kekayaan bangsa Indonesia yang pernah disinggung Ketum Gerindra Prabowo Subianto harus bisa ditutup. Kebocoran kekayaan Indonesia ini sebelumnya pernah diingatkan Prabowo dari dua sektor, pertama dari anggaran negara untuk subsidi energi dan kebocoran pajak. Dari dua sektor ini nilainya bahkan mencapai Rp 1.000 triliun. Kebocoran kekayaan Indonesia tersebut membuat negara menjadi tidak kuat. Karenanya, sudah saatnya dihentikan dan dikembalikan atau ditujukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. "Kekayaan Indonesia harus dipastikan bisa dinikmati rakyat Indonesia, pernyataan Pak Prabowo soal kebocoran kekayaan Indonesia sudah saatnya diminimalisir," jelas Andre. Ditambahkan Andre, Partai Gerindra tidak akan mengganggu kebijakan apapun yang diambil pemerintah sepanjang tujuannya adalah kepentingan rakyat Indonesia. Termasuk dalam hal wacana pengangkatan kembali Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM. "Kami tidak akan mengganggu, tidak akan rese, tidak akan merecoki kebijakan Presiden, tetapi kami minta Presiden berlaku tegas jika mengangkat kembali Archandra semata-mata demi kedaulatan energi nasional, kesejahteraan rakyat Indonesia," ucapnya.