Anggota DPR minta sistem IPDN diperbaiki ketimbang dibubarkan

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin menegaskan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak perlu dibubarkan seperti yang diusulkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Melainkan, harus diperbaiki secara menyeluruh meliputi aspek kurikulum, pola pendidikan dan pengajaran, personalia terutama staf pengajar, jajaran manajerial, anggaran serta merumuskan ulang hubungan IPDN dengan birokrasi Indonesia."Apa manfaat IPDN untuk akselerasi reformasi birokrasi di Indonesia harus dirumuskan ulang," kata Yanuar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9). Lebih jauh, dia menilai visi, misi, strategi dan pola pendidikan di IPDN harus dikaji ulang agar lembaga ini mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekelilingnya. "Jangan sampai kehadiran IPDN tidak membawa manfaat maksimal untuk penguatan reformasi birokrasi," ujarnya.Meski mengakui lulusan IPDN belum menjadi garda terdepan dalam perbaikan demokrasi di Indonesia khususnya di tingkat pemerintah daerah, namun menurutnya hal tersebut bukan menjadi alasan pembubaran. "Tidak banyak orang berharap bahwa lulusan IPDN mampu menjadi inisiator perubahan birokrasi dari dalam. Publik cenderung pesimis terhadap lulusan IPDN sebagai penggerak perubahan. Di sinilah salah satu pentingnya reformasi IPDN, yaitu meraih atau mengembalikan ulang kepercayaan publik kepada IPDN," papanya. Ditemui terpisah, Anggota Komisi II DPR lainnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hadi Mulyadi meminta agar Ahok hanya fokus mengurus Jakarta dan tidak perlu mengurusi IPDN. "Walaupun ada banyak kasus di IPDN, tapi bukan bubarkan IPDN solusinya. Perbaiki sistem, kurikulum dan pengawasan. Seharusnya pemerintah memperbanyak sekolah. Bukan membubarkan yang sudah ada," tandasnya.