PDIP masih tak puas, Jokowi diminta lakukan reshuffle jilid II

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti lima menteri dan satu pejabat setingkat menteri di kabinet kerja pekan lalu. Sektor ekonomi menjadi sorotan Jokowi, bahkan mengganti tiga menteri koordinator.Jokowi mengganti Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada Pramono Anung. Menko Perekonomian Sofyan Djalil diganti oleh Darmin Nasution. Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo didepak diganti dengan Rizal Ramli.Kemudian Menteri Perdagangan Rachmat Gobel diganti Thomas Lembong. Kepala Bappenas Andrinof Chaniago diganti oleh Sofyan Djalil. Terakhir Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno diganti oleh Luhut B Panjaitan.Namun formasi yang diracik oleh Jokowi ini belum membuat partai pengusung utama pemerintah PDIP puas. Jokowi bahkan diyakini bakal kembali melakukan reshuffle kabinet jilid II pada akhir tahun nanti.Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, perombakan Kabinet Kerja akan kembali dilakukan oleh Presiden Jokowi pada bulan Oktober mendatang. Sebab, menurutnya, prakondisi menjelang reshuffle jilid 2 sedang direncanakan untuk menteri yang bakal dicopot."Jilid kedua Oktober lah atau akhir tahun, apa itu kementeriannya ya nantilah. Ada sejumlah prakondisi reshuffle dilakukan, kinerja tidak moncer, koordinasi tidak solid," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8).Anggota Komisi DPR XI ini juga mengatakan, publik sudah mengetahui mengenai menteri yang tidak bekerja secara maksimal. Selain itu, para menteri dalam Kabinet Kerja juga sudah tidak solid."Kinerja tidak maksimal, ekspektasi tidak solid ternyata masih, ekspektasi publik, siapa-siapa menteri yang kurang pas. Waktu diumumkan kita tahu yang kurang, itu menjadi pengetahuan publik," kata dia.Lanjut dia, penilaian menteri yang bakal dicopot nantinya dari sebuah lembaga survei. Presiden Jokowi sudah mengetahui menteri mana yang akan digantinya."Ya juga dong, Pak Jokowi melakukan reshuffle minimalis, tidak menimbulkan goncangan, perhitungan tepat. Yang kurang tepat kan katanya Sofyan Djalil di Bapennas, tetapi tepat juga ketika satuan tiga akan dikelola Bappenas. Thomas Lembong dikritik tidak tepat, ternyata latar belakang investment analyst, kalau begitu track record mirip Gita Wirjawan," kata dia.

Partai Demokrat pun rupanya mendukung penuh jika memang Jokowi ingin melakukan reshuffle kabinet. Selama itu untuk kepentingan bangsa, Demokrat mengaku akan mendukung penuh.Jubir Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif. Namun dia yakin, jika akan ada reshuffle selanjutnya dilakukan Jokowi."Reshuffle jilid II itu hak prerogatif presiden, kita tunggulah," kata Ruhut saat dihubungi merdeka.com, Selasa (18/8).Ruhut menegaskan, Partai Demokrat sangat menghormati hak Jokowi. Dia meyakinkan, Demokrat akan selalu mendukung pemerintah jika kebijakan yang diambil untuk kepentingan rakyat, termasuk soal rencana reshuffle ini."Yang jelas seperti apa yang dikatakan ketua umum aku, Pak SBY di Jogja, kita hormati hak prerogatif presiden, selama untuk kebaikan kita harus mendukung," tegas dia.