Ini 5 indikasi PPP tinggalkan Koalisi Prabowo

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak menutup kemungkinan bakal keluar dari Koalisi Merah Putih dan bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Partai berlambang Kabah itu sudah menunjukkan tanda-tanda bila tak bisa jauh-jauh dari pemerintahan.Kisruh PPP memuncak setelah Suryadharma Ali (SDA) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. SDA yang sejak awal mendukung pasangan Prabowo-Hatta itu kini diberhentikan sebagai ketua umum PPP oleh Kubu Emron Pangkapi. Otomatis, SDA tak memiliki kendali penuh untuk menentukan kelanjutan sikap partai.Tak menutup kemungkinan, PPP bakal berubah sikap terkait arah koalisi ke depannya. Terdapat sinyal-sinyal partai Islam itu bakal hengkang dari Koalisi Merah Putih dan merapat ke Kubu Jokowi-JK.Berikut 5 indikasi PPP tinggalkan Koalisi Merah Putih:

PDI Perjuangan akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 19-21 September di Kota Semarang, Jawa Tengah. Yang mencuri perhatian publik, forum ini bakal dihadiri Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.Kehadiran petinggi PPP di Rakernas PDI P ini diyakini menjadi sinyal kuat partai berlambang Kabah ini akan berpindah dukungan dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi Indonesia Hebat. Selain itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga dipastikan hadir dan menyampaikan pidatonya."Iya (sudah diundang), Insya Allah kami hadir," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa, Rabu (17/9) kemarin.Suharso akan mendampingi Plt Ketua Umum DPP PPP pengganti Suryadharma Ali, Emron Pangkapi, untuk hadir dalam acara itu. Tak hanya itu, Ketua DPD PDIP Jateng Heru Sudjatmoko pun telah mendapat kepastian informasi soal kehadiran PPP di even Rakernas PDIP tersebut."Kami mengundang semua yang terkait dengan PDIP termasuk partai koalisi. Kemungkinan besar PPP akan hadir," tegasnya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak menutup kemungkinan bakal keluar dari Koalisi Merah Putih dan bergabung dengan Jokowi-JK. Ketua Dewan Pertimbangan PPP Zarkasih Nur mengatakan, sikap politik PPP akan dibahas di Mukernas PPP tanggal 23-24 September, nanti. Dia mengakui, bergabung di Koalisi Merah Putih ini tak sepenuhnya diinginkan oleh kader PPP sejak awal."Menurut hemat saya ini akan dibawa ke Mukernas bulan September 23, 24 di Jakarta. Memang munculnya PPP dalam barisan Koalisi Merah Putih sejak awal cukup membuat perdebatan tajam," kata Zarkasih, Selasa (16/9).Sejauh ini memang partainya masih berada di koalisi kubu Prabowo-Hatta. Namun demikian, dia tak memungkiri PPP bakal hijrah ke Jokowi-JK.Apalagi, menurut dia, kader PPP seperti Suharso Monoarfa dan Hamzah Haz punya kedekatan dengan Megawati Soekarnoputri, presiden ke-5 saat sesepuh PPP itu menjadi wakil presiden. Karena itu, mungkin saja PPP bakal berbalik arah mendukung pemerintahan Jokowi-JK."Pak Suharso dan Pak Hamzah Haz cukup dekat dengan kubu Jokowi-JK. Karena hubungan memang harus terjalin. Rakernas nanti akan menentukan sikap politik PPP terhadap pemerintah," tandasnya.

Sejauh ini memang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih berada di koalisi kubu Prabowo-Hatta. Namun demikian, tak dapat dipungkiri bila partai berlambang Kabah itu bakal hijrah ke Kubu Jokowi-JK.Ketua Dewan Pertimbangan PPP Zarkasih Nur mengaku, bergabungnya partai di Koalisi Merah Putih tak sepenuhnya didukung oleh kader-kader PPP sejak awal. Selain itu, banyak desakan-desakan di internal yang ingin PPP gabung ke Jokowi-JK."Karena dalam perjalanan kawan-kawan menghendaki ada di pemerintahan Jokowi-JK. Karena mereka menganggap yang di Koalisi Merah Putih itu darurat. Pada intinya ingin dibicarakan bersama," ujar Zarkasih, Jakarta, Selasa (16/9).

Forum Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengisyaratkan adanya upaya kerjasama dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sebab, senior PPP tidak mempermasalahkan jika partainya berlabuh ke Jokowi-JK.Hal itu disampaikan ketua forum penyelamat PPP, Muhammad Rodja menanggapi bila mana partai berlambang kabah itu memutar haluan menjadi mendukung pemerintahan baru Jokowi-JK."Memang ada yang mengedepankan kepentingannya untuk kekuasaan. Namun pada intinya PPP tidak ada oposisi. Pemerintah sah saat ini, yaitu Jokowi-JK kami dukung, manakala berbuat benar, tapi kalau menyimpang akan kami tegur," kata Rodja, Jakarta, Jumat (11/8).

Anggota Majelis Pertimbangan PPP, Ubaidillah Murad mengungkapkan, mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz telah menggelar pertemuan tertutup dengan tokoh senior PPP. Dalam pertemuan itu, dibahas terkait tawaran PPP bergabung dengan Jokowi-JK."Pak Hamzah mengingatkan kami bahwa kemenangan Jokowi sudah selesai. Jadi tawaran dari pihak Jokowi yang meminta kader-kader PPP duduk di koalisi mereka akan dibahas di muktamar," kata Ubaidillah, Jakarta, Jumat (11/8).Selain itu, Suryadharma Ali mengaku telah mencium lama niatan sekelompok orang di PPP untuk menggulingkannya dari posisi ketua umum. Sekelompok orang yang dimaksud SDA adalah geng Suharso Monoarfa, M Romahurmuziy, Rahmat Yasin, Emron Pangkapi dan juga sejumlah nama lainnya. Dia menduga ada beberapa alasan rekan-rekannya itu menginginkan dirinya turun tahta dari posisi ketua umum."Pertama mau bawa PPP ke kelompok politik lain. Dia tahu saya ke mana (Koalisi Merah Putih), dan bertentangan dengan rapimnas itu motifnya," kata SDA, Jakarta, Jumat (12/9).Alasan kuat lainnya, Emron dkk sengaja membawa PPP ke kelompok lain karena mengincar jabatan tertentu di bawah pemerintahan Jokowi-JK."Alasan kedua, untuk memudahkan pengelolaan pembagian jabatan pada DPR/MPR 2014-2019. Sebab ada kemungkinan PPP ke tempat yang lain dalam rangka ingin jabatan menteri," pungkasnya.