Buka kotak suara pilpres, KPU tegaskan tak ada UU yang dilanggar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menegaskan bila pihaknya tidak menyalahi aturan sama sekali terkait pembukaan kotak suara hasil Pilpres 2014 di tingkat kabupaten/kota. Hal ini sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dan fakta untuk menghadapi gugatan dari Kubu Prabowo - Hatta yang bakal disidangkan di MK pada Rabu (6/8) besok."Soal itu saya pikir tidak ada yang menyalahi undang-undang, pasal mana kan tidak ada," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (5/8).Ferry menegaskan, selama penyelenggaraan pemilu, KPU sudah berusaha jujur dan transparan. Termasuk ketika melakukan pembukaan kotak suara yang bakal dijadikan pelengkap bukti dan data dalam persidangan di MK besok."Dua hal yang kita lakukan melihat A5, C7 (daftar hadir pemilih). Pembukaan kotak suara itu sangat terbuka, dari instansi terkait maupun kepolisian," jelasnya.Lebih lanjut, kata Ferry, tidak semua kotak suara dibuka. KPU hanya membuka kotak suara yang mana wilayah itu rentan perselisihan dan kemungkinan besar digugat oleh Kubu Prabowo - Hatta."Saya pikir tidak semua. Yang kita buka terkait gugatannya saja," tegas Ferry.Adapun mekanisme pembukaan kotak suara, Ferry menjelaskan, KPU membuka kotak dan selanjutnya menggandakan atau mengkopi dokumen. Setelah dikopi, dokumen kembali dimasukkan kembali ke kotak suara."Nanti ada berita acaranya, pasti ada berita acara, meski tidak ada saksi," imbuhnya.Sebelumnya, kubu Prabowo - Hatta protes atas aksi KPU yang membuka kotak suara tanpa rekomendasi Bawaslu dan MK. Bahkan, Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo - Hatta melaporkan Ketua KPU Husni Kamil Manik atas dugaan tindak pidana ke Bareskrim Mabes Polri.