PKS: Rusuh pilkada jangan salahkan sistem, tapi pemerintah

Berulangkali pemilihan kepala daerah (pilkada) berujung kerusuhan saat pihak yang kalah tak bisa menerima hasil perhitungan suara, seperti yang terjadi di Palopo. Mendagri Gamawan Fauzi mewacanakan untuk melakukan pilkada secara tidak langsung.Menanggapi hal itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak dan menyatakan, usulan pilkada tidak langsung sangat bertentangan dengan kehidupan berdemokrasi di Indonesia."Jangan halangi kedaulatan rakyat," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/3).Hidayat mengatakan, sejumlah kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah terkait pilkada tidak sepenuhnya kesalahan rakyat. Tetapi, kata dia, peran pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya kricuhan dalam pilkada."Setiap kerusuhan itu ada andil pemerintah lewat aparat keamanan terkait. Aparat keamanan kita ke mana? Intelijen kita ke mana," tegas dia.Kerusuhan yang terjadi pasca pilkada, kata Hidayat, tidak sebanding dengan jumlah pelaksanaan pilkada. Menurutnya, persentase kerusuhan pilkada dengan pelaksanaan Pilkada tak lebih dari 10 persen."Artinya masih lebih banyak pilkada langsung yang berhasil dan tidak mengakibatkan kerusuhan. Jangan rakyat disalahkan," cetus mantan Ketua MPR ini.Hidayat menyatakan, pemerintah harus pro-aktif memberikan pendidikan politik yang benar kepada rakyat. Para kandidat kepala daerah, lanjut Hidayat, juga diimbau untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bernada provokatif kepada para pendukung."Selain itu KPU selaku penyelenggara pemilu juga mesti bersikap adil dan tidak memihak. Yang tak kalah penting," tandas mantan cagub DKI Jakarta ini.