Cegah rusuh Palopo terulang, pemerintah evaluasi pilkada

Sejak pemilihan kepala daerah secara langsung, sedikitnya 50 orang telah meregang nyawa akibat bentrokan antarpendukung. Kondisi itu makin memprihatinkan dengan kerusuhan yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan.Tragedi di Palopo membuat pemerintah mengambil langkah guna mencegah kasus serupa kembali terulang di kemudian hari. Kementerian Dalam Negeri berjanji untuk mengevaluasi pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung."Kita evaluasi dan kemungkinan akan ada perubahan, sekarang masih di DPR," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kantor Presiden, Senin (1/4).Gamawan menambahkan, evaluasi dilakukan karena transformasi politik di daerah tidak menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal itu terbukti atas berbagai kasus penyerangan, pembakaran hingga bentrokkan antar pendukung."Kalau semua daerah akan terjadi konflik dengan pemilihan langsung, maka nanti pilihan kita kalau tidak dewasa-dewasa juga dalam berdemokrasi bisa kembali ke perwakilan. Nah kebetulan undang-undangnya sedang kita bahas dengan DPR," ungkapnya.Partai politik maupun tim sukses dianggap memiliki tanggung jawab terhadap kasus-kasus bentrokan yang terjadi. Sebab, kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik bagi warganya."Ada tanggung jawab partai politik terhadap kader-kadernya, tim sukses juga ada tanggung jawabnya, KPU dan pemerintah daerah untuk mencegah hal seperti ini," pungkasnya.Seperti diketahui, Kota Palopo telah menggelar Pilwalkot. Pada putaran pertama, pilwalkot tersebut diikuti oleh 9 pasangan calon, namun karena tidak ada pasangan yang mencapai angka di atas 30 persen, dilakukan pilwalkot putaran kedua. Dalam putaran kedua ini dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kembali bertarung.Pasangan yang memperoleh suara terbanyak yakni nomor urut satu Judas Amir-Ahmad Syaifuddin dan pasangan nomor urut lima Haidir Basir-Tamrin kembali bertarung pada 27 Maret lalu. Awalnya rekapitulasi yang disaksikan ratusan massa dari kedua kubu berlangsung kondusif. Namun sekitar pukul 13.00 Wita, Minggu (31/3), pendukung pasangan nomor urut lima tiba-tiba melakukan aksi anarkis dengan melempari batu dan bom molotov ke kantor KPU Palopo.Menurut Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Endi Sutendi, 565 anggota keamanan langsung berusaha memukul mundur massa yang anarkis. Namun di saat yang bersamaan, beberapa gedung di sekitar lokasi yakni Gedung Wali kota Palopo, Kantor Golkar Palopo, Kantor Harian Palopo Pos, Kantor Panwas Palopo dan Kantor Camat Wara Timur Palopo dibakar orang tidak dikenal.