Rapat paripurna DPR putuskan tunda pemilihan pimpinan KPK

Merdeka.com - Setelah mendengarkan hasil pembahasan Komisi III DPR terkait pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akhirnya pimpinan DPR melalui Rapat Paripurna memutuskan untuk menunda pemilihan pimpinan KPK yang baru.

"Berdasarkan hasil pembahasan dari Komisi III, maka DPR menetapkan proses pemilihan pimpinan KPK pengganti Busyro Muqoddas ditunda dan akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan empat pimpinan lain," kata Pimpinan Rapat, Taufik Kurniawan di ruang Rapat Paripurna, Kamis (15/1).

Sebenarnya tak semua anggota DPR dalam Rapat Paripurna menyetujui perihal penundaan tersebut. Satu fraksi yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap putusan tersebut adalah Fraksi Partai Demokrat.

"Pembuat Undang-Undang KPK dengan sengaja menegaskan lima slot pimpinan itu wajib untuk dipenuhi. Konsekuensi hukum yang akan terjadi jika tidak dipenuhi lima pimpinan adalah mereka tidak diperkenankan mengambil keputusan yang akibatnya putusan yang diambil tidak sah dan tidak berkekuatan hukum," kata Benny.

Dia menambahkan KPK akan kehilangan legalitasnya untuk mengambil keputusan hukum sejak pimpinannya hanya berjumlah empat orang. Sayangnya keberatan Partai Demokrat tersebut tidak berpengaruh banyak karena mayoritas anggota DPR yang hadir tetap menyetujui penundaan pemilihan pimpinan KPK.