Ramai-ramai serang Jokowi soal Kartu Indonesia Pintar/Sehat

Merdeka.com - Dua tahapan debat calon presiden sudah dilalui Prabowo Subianto dan Joko Widodo . Minggu (15/6) lalu, keduanya diminta memaparkan visi dan misi dalam bidang ekonomi.

Jokowi dalam janjinya siap menyejahterakan masyarakat di segala bidang. Antara lain pendidikan dan kesehatan.

Sebagai bukti, pria asal Solo ini lantas memamerkan dua programnya lewat Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Dua kartu ini mirip dengan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat yang telah diterapkan sebelumnya di Jakarta.

Rupanya, lawan politik menilai dua program Jokowi itu menyalahi aturan dan buang-buang biaya. Berikut mereka yang mengkritik Jokowi terkait programnya tersebut:

Prabowo Subianto

Soal kartu-kartu sakti yang dijanjikan Jokowi, langsung mendapat kritikan dari pesaingnya, Prabowo Subianto. Menurutnya, APBN menjadi defisit karena berbagai program yang sia-sia."Defisit itu juga terjadi karena kebutuhan-kebutuhan kita, janji-janji pemimpin. Kartu ini dan kartu itu, seperti tadi bapak bilang. Anggarannya ujung-ujungnya dari APBN. Dan APBN itu sumbernya dari mana? Itu tidak jatuh dari langit," kata Prabowo dari podium debat di Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6).Calon presiden Partai Gerakan Indonesia Raya ini mengingatkan bahwa beban pengeluaran pemerintah amat besar, akibat kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Versi Komisi Pemberantasan Korupsi saja, kebocoran mencapai Rp 7.200 triliun.

Fadli Zon

Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo - Hatta, Fadli Zon, mengkritisi niatan capres Joko Widodo yang mengkampanyekan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat Indonesia. Menurutnya, kampanye tersebut telah menyalahi aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)."Kartu-kartu itu menurut saya bisa saja dibuat-buat. Yang penting itu bukan kalau dia sakit bisa ke rumah sakit. Tunjukan KTP saja gratis, ya kan. Sekarang sudah ada BPJS tidak perlu lagi kartu itu, salah itu. Sudah ada BPJS tinggal disempurnakan," kata Fadli.Pria yang juga wakil ketua umum Partai Gerindra ini menyayangkan atas visi misi Jokowi yang hanya menjualkan kartu kepada masyarakat. Padahal jika dilihat program pemerintah saat ini, kata Fadli, baik BPJS dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tinggal diperbaiki kekurangannya."Bahkan 12 tahun bisa wajib belajar. Jadi tidak perlu lagi wajib kartu-kartuan sudah ada wajib belajar dibayar APBN bahkan setiap warga bisa gratis," tuturnya.

Politikus Demokrat Nova Riyanti Yusuf

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf (Noriyu) mengkritisi niatan Capres Jokowi yang dalam kampanyenya 'menjual' Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk mencanangkan kesehatan gratis bagi warga. Menurut dia, wacana itu melanggar konstitusi karena sudah ada UU BPJS dan UU SJSN yang menanggung biaya kesehatan bagi warga miskin.Dia menjelaskan, pemerintah dan DPR sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam implementasi UU BPJS Kesehatan khusus bagi warga miskin. Dia pun mempertanyakan apa maksud Jokowi buat Kartu Indonesia Sehat itu."KIS itu apa sih? Program lokal yang dinasionalkan? Itu justru menyalahi konstitusi," ujar Nova kepada merdeka.com, Senin (16/6).Politikus Partai Demokrat ini menyayangkan seorang capres malah menggunakan kartu untuk menggratiskan bagi para warga yang sakit. Padahal Komisi IX, kata dia, malah ingin kartu-kartu itu dihentikan dan cukup menggunakan BPJS Kesehatan saja."Komisi IX itu kalau ke daerah-daerah melakukan kunjungan kerja, kita imbau program kartu-kartuan itu untuk kesehatan segera dihentikan dan ditransisikan ke dalam program JKN. Pakai APBN. APBD jangan lagi buat program kartu-kartuan, pakai untuk tingkatkan insentif tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jangan perah tenaga mereka karena pendidikan mereka tidak gratis tapi hasil keringat orang tua mereka," tegas dia.

Nurul Arifin

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Nurul Arifin, menyebut rencana Jokowi menyediakan berbagai kartu gratis untuk rakyat hanyalah pencitraan dan mengusung program yang tak jelas.Dia bahkan menilai Jokowi melakukan kebohongan publik dengan mengusung program Kartu Indonesia Sehat. Pasalnya, program unggulan Jokowi itu telah dijamin dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)."Kartu sehat itu kebohongan besar Jokowi karena sudah jadi dalam bentuk BPJS. Kok tega-teganya membajak karya parlemen dan pemerintah?" kata Nurul.Menurutnya, tak ada yang istimewa dari kartu-kartu yang disajikan Jokowi untuk rakyat."Bungkusnya saja yang dibikin beda. Atau sekalian saja suruh bikin kartu kredit, bagikan buat belanja gratis ke rakyat," ujarnya.