PSI Jelaskan Tuyul di Depok yang Mau Diberantas Kaesang

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai omongan Kaesang Pangarep yang ingin memberantas tuyul di Depok merupakan sebuah simbol. Tuyul yang dimaksud adalah hal yang dianggap meresahkan dan membuat sesuatu milik warga hilang begitu saja.

"Itu juga masuk becandaan kemudian media-media mengatakan ini kaya tidak serius nih mau nangkap tuyul. Padahal kalau kita lihat kan, tuyul adalah simbol makhluk tidak kasat mata dan tiba-tiba datang terus barang kita hilang, itu kayaknya banyak di Depok," kata Ketua DPP PSI Sigit Widodo, Senin (3/7).

Sigit mencontohkan salah satu 'tuyul' yang dimaksud itu adalah soal keberadaan situ di Depok yang hilang. Area tersebut kini sudah berubah jadi perumahan, tempat komersial, ruko bahkan jadi alun-alun.

"Ya kayak itu lah. Yang sebetulnya ini bisa dimaknai seperti itu, yang tadinya mungkin anggarannya ada, tiba-tiba tidak ada, yang fasilitas A harusnya ada ternyata tidak. Itu sebenarnya bisa dimaknai sebagai tuyul-tuyul juga," ujar Sigit.

Bela Kaesang

Terkait dengan fenomena Kaesang berbicara 'tuyul' Depok, Sigit memaknainya sebagai hal yang simbolik.

Dia pun mengaku optimis Kaesang bisa mengatasi permasalahan 'tuyul' yang ada di Depok. Sebab, putra bungsu Presiden Jokowi itu dianggap PSI sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan apapun sehingga akan bebas bergerak memberantas 'tuyul'.

"Tapi sebetulnya sudah tampak dari statement-statementnya Mas Kaesang, satu Depok yang bersih, menangkap tuyul-tuyul dan ada beberapa lah yang nanti bisa didiskusikan. Optimis bisa, selama tidak ada kepentingan. Dalam hal ini Mas Kaesang sebagai orang luar relatif tidak punya kepentingan apapun di Depok. Ketika masuk dia tidak ada beban, dia bisa masuk ke Depok tentunya harus didukung masyarakat sih,” tukasnya.

Bukan Cuma Kepentingan Politik

Dia menegaskan, untuk mengatasi persoalan 'tuyul' di Depok, lebih diperlukan pada kemauan politik ketimbang non politiknya. Misalnya, dalam hal mengatasi pelaku kekerasan seksual.

Menurut dia, yang harus diperhatikan adalah dari sisi korban dan tidak sebatas pada pelakunya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok berkewajiban untuk menangani psikologis korban-korban kekerasan seksual.

"Itu kan sebenarnya kalau kita lihat banyak korban-korban kekerasan seksual di Depok yang tidak ditangani secara psikologis oleh pemkot. Kemudian prostitusi pada anak, kemarin teman-teman berdiskusi dan menemukan jaringan prostitusi anak dan memang bukan hanya ada di Depok, karena ketika ketahuan dia kabur ke Jakarta," kata dia.

Menurut dia, persoalan itu semua bisa ditangani jika Pemkot Depok bisa bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya membuat satuan tugas yang dapat menyelesaikan prostitusi anak.

"Karena ini kan mengerikan, Depok yang tagline-nya adalah 'kota religius' ternyata di dalamnya ada prostitusi anak, hal-hal seperti itu memang sebenarnya political will saja," pungkasnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com