Profil 5 Politikus PKB yang Dianggap Memberontak

Merdeka.com - Sejumlah politikus senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak masuk dalam struktur kepengurusan DPP PKB periode 2019-2024. Ada sejumlah nama, seperti Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy.

Lukman Edy membeberkan alasan mengapa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak memasukkan nama-nama politikus senior PKB. "Ini dianggap gerombolan pemberontak," kata Lukman kepada wartawan, Selasa (27/8).

Berikut ulasan selengkapnya profil para politikus PKB yang dianggap memberontak dalam internal PKB:

Abdul Kadir Karding

Abdul Kadir Karding salah satu politikus PKB yang didepak oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari kepengurusan PKB. Sebelumnya, Abdul Kadir Karding menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB. Sekarang Sekjen PKB diisi oleh M.Hasanuddin Wahid.

Kading tercatat menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mewakili Jawa Tengah. Kading kembali masuk ke Senayan untuk periode 2019-2024 dengan perolehan suara 133.692.

Terkait Karding yang sudah tidak lagi menjabat Sekjen PKB, ia mengatakan tidak akan keluar dari PKB dan tetap di PKB. "Saya tetap PKB. Saya ini termasuk ber-PKB sejak dilahirkan," kata Karding.

Lukman Edy

Selain Abdul Kading Karding yang dicoret dari kepengurusan DPP PKB periode 2019-2024, ada juga Lukman Edy. Lukman adalah politikus senior PKB yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKB. Lukman juga pernah menjadi Menteri Percepatan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meski tidak menjadi pengurus, Lukman dan Karding tetap kader PKB. Lukman menuturkan bakal lebih banyak melakukan koreksi terhadap kebijakan partai dari luar struktur kepengurusan.

"Saya akan tetap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kebesaran PKB dari luar struktur DPP PKB. Saya akan melakukan koreksi terhadap kebijakan yang merugikan partai," ujar Lukman kepada wartawan, Selasa (27/8).

Ali Anshori

Selanjutnya ada Ali Anshori, Ali dicoret dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB. Ali Anshori mengatakan, Cak Imin sebagai mandataris tunggal Muktamar memegang saham 100 persen PKB bebas memilih siapapun pengurus. Orang yang dipilih pun yang tidak bakal memberikan kritik kepada ketua umum.

Anshori menyebut, PKB di bawah Cak Imin tidak ada demokrasi. Semua harus ikut kemauan ketua umum. Selain itu Anshori menduga, jajaran pengurus baru merupakan orang dekat Cak Imin. Dia mengatakan, ada pengurus rangkap jabatan. Beberapa pengurus DPP merupakan Ketua DPW PKB.

"Ada banyak Ketua DPW PKB yang masuk jajaran DPP. Ketua DPW Jateng, Jatim, Jabar, Riau, Maluku. Rangkap Jabatan," kata Anshori

Anshori menuturkan, banyak pula internal PKB tidak puas dengan komposisi pengurus DPP baru. Namun enggan bicara lantaran takut dipecat. "Sebenarnya di dalam jajaran DPP banyak yang tidak puas dengan komposisi pengurus DPP, tapi mereka semua diam gak berani bicara, karena mereka sudah terikat dengan pernyataan tunduk dan patuh kepada Ketum," ujar Ali.

Anton Doni dan Jon Ramadhan

Wakil Sekretaris Jenderal yang dicoret dari kepengurusan DPP PKB periode 2019-2024 yakni Anton Doni dan Jon Ramadhan. Padahal keduanya telah mengisi formulir kesediaan menjadi pengurus baru bila ingin kembali berada di struktur DPP PKB.

Anton Doni salah satu pengurus lama yang lamarannya ditolak, mengaku ikhlas dengan keputusan Cak Imin. Menurutnya hal itu kewenangan Cak Imin sebagai mandataris tunggal.

"Sebagai kader, saya menerima keputusan tersebut, dan berharap pengurus baru dapat bekerja penuh semangat dalam membesarkan PKB," ucapnya.

PKB Tegaskan Bukan Karena Personal

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid memberikan penjelasan soal adanya beberapa pengurus partai yang tak lagi masuk dalam susunan kepengurusan PKB 2019-2024. Menurut dia, tak masuknya lagi pengurus lama ke kepengurusan baru adalah hal lumrah.

"Itu kan biasa saja toh, namanya partai kan ada penyegaran yang itu biasa saja dan putusan semuanya mengacu kepada putusan muktamar tidak ada yang dilanggar," kata Jazilul.

Jazilul membantah mereka yang tak masuk kepengurusan karena sering memberontak. Kata dia, DPP punya alasan lain untuk tidak memasukan mereka lagi dalam kepengurusan.

"Itu isu saja, itu isu saja. Tidak ada. Ini kan organisasi bukan personal-personal. Kader itu kan banyak masa semuanya mau jadi pengurus. Ya bersabarlah untuk tidak jadi pengurus nanti jadi pengurus lagi itu kan biasa. Itu rolling-rolling biasa," kata Jazilul.