Prabowo Singgung Soal Bung Karno dan Minta Tidak Diganggu, PDIP Respons Jangan Antikritik

Prabowo meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu.

Prabowo Singgung Soal Bung Karno dan Minta Tidak Diganggu, PDIP Respons Jangan Antikritik

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons pernyataan Prabowo Subianto usai meminta pihak-pihak tertentu yang enggan diajak bekerja sama, untuk tidak mengganggu.

"Saya juga berharap Pak Prabowo tidak menjadi pemimpin yang antikritik, dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak begabung dalam pemerintahannnya serta pihak pihak yang mengkritiknya sebagai 'pengganggu'," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (10/5).

Menurutnya, dalam sistem demokrasi terdapat hak berdaulat bagi rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

"Agar terjadi check and balances serta tidak menjadi negara yang otoritarian, karena demokrasi Pancasila yang mengajarkan keseimbangan politik adalah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia," ujar Basarah.

PDIP juga mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang mengatakan bahwa Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, pernyataan tersebut sangat tepat. Yang kurang tepat adalah ketika dia mengatakan seolah-olah Bung Karno diaku-akui milik satu partai tertentu.

"Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia, karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang Bapak Bangsa Indonesia," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Basarah menegaskan, pernyataan Pak Prabowo tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDIP selama ini untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya.

"Di masa Orde Baru dulu Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang, karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang pejuang kemerdekaan, proklamator bangsa, penggali Pancasila dan Presiden Pertama Republik Indonesia," terang Basarah yang juga Wakil Ketua Lakpesdam PBNU itu.

Dalam misi perjuangan politik, PDIP tidak pernah memasukan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok apalagi milik satu partai saja karena itu bertentangan dengan eksistensi dan jati diri Bung Karno yang bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga milik dunia karena jasa jasa Bung Karno terhadap insiprasi kemerdekaan bangsa bangsa Asia Afrika melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dan berbagai legacy Bung Karno lainnya kepada dunia.

"Semoga jika Pak Prabowo menjadi Presiden RI kelak, beliau akan menjadi pemimpin yang adil dan bijak, serta mau dan berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya," ujar Ketua Fraksi PDIP MPR itu.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu. Sebab, Prabowo ingin fokus ingin bekerja untuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia.

"Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik," ujar Prabowo, Kamis (9/5).

"Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," sambungnya.