Prabowo di Debat Pilpres Ketiga: Saya kok Banyak Sependapat dengan Pak Ganjar

Prabowo mengaku sependapat dengan Ganjar terkait solusi tumpang tindihnya kewenangan mengatasi persoalan keamanan.

Prabowo di Debat Pilpres Ketiga: Saya kok Banyak Sependapat dengan Pak Ganjar

Calon Presiden (Capres) nomor urut dua Prabowo Subianto mengaku sependapat dengan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo, terkait penyelesaian tumpang tindih kewenangan dalam mengatasi persoalan keamanan.

"Sekali lagi saya harus mengatakan saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi," kata Prabowo dalam debat ketiga Pilpres di Jakarta, Minggu (7/1).

Terkait hal ini, awalnya Ganjar mendapat pertanyaan dari panelis. berikut bunyi pertanyaannya: 'Terkait kewenangan institusi di sektor keamanan sangat penting, namun masih terjadi tumpang tindih. Pertanyaannya bagaimana komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan?"

Ganjar lantas menjawab bahwa persoalan tumpang tindihnya kewenangan ini harus diselesaikan oleh presiden.

"Membereskan yang tumpang tindih dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan, siapa dia? Pemimpin tertinggi presiden," kata Ganjar.

Dia mencontohkan, jika membahas persoalan pertahanan laut, maka sekian lembaga yang mengurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah coastguard.

"Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih, maka keamanan wilayahnya ada di Kepolisian. Saya mengapresiasi umpamanya dalam konteks terorism 2023, relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian," lanjut Ganjar.

Selain itu, pimpinan daerah juga bisa mengambil peran dalam menangani persoalan ini. "Kita tidak pernah membiarkan situasi negara diurus oleh pusat saja, kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada. bahkan tokoh masyarakat tokoh agama mesti kita lakukan," terangnya.

Menurut Ganjar, solusi mengatasi tumpang tindihnya kewenangan lainnya adalah perlu harmonisasi dan sinkronisasi.

Selain itu, Anies juga menanggapi bahwa kewenangan yang tumpang tindih harus dirumuskan.

"Dengan itu dirumuskan maka kita tahu apa ancamannya, lalu dari situ kemudian kita lihat Bagaimana badan-badan yang selama ini ada, diatur untuk merespons atas tantangan itu," tutur Anies.

Bagi Anies, jika hanya menata ulang tanpa memikirkan ancaman barunya, maka tidak lebih dari sekadar menyelesaikan urusan organisasi.

Anies melanjutkan, yang sesungguhnya dibutuhkan adalah bagaimana organisasi diatur untuk merespons tantangan.

"Kemudian kedua yang tidak kalah penting libatkan semua unsur yang terbiasa di dalam menyusun ancaman tantangan organisasi, sehingga kemudian penataan organisasi badan-badan bukan semata-mata karena selera pemimpin, tapi karena merespons atas ancaman itu. dengan begitu penataannya akan sesuai kebutuhan," pungkasnya.