PPP Tantang PSI Tak Terima Tunjangan Jika Lolos ke Parlemen

Merdeka.com - Wacana anggota DPR tak digaji lantaran merosotnya kinerja, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapatkan dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi mengatakan hal tersebut hanya gimik ala partai pimpinan Grace Natalie itu saja. Menurutnya, janji seperti itu biasa dilakukan.

"Ya itu gimik aja ala PSI. Apakah kemudian seperti itu? Ya lihat saja nanti kalau mereka lolos ke parlemen. Janji-janji seperti itu biasa dilakukan. Tapi kalau PPP tidak terpaku pada janji, namun bukti kinerja," kata Baidowi kepada Liputan6.com, Sabtu (8/12/2018).

Dia pun menilai publik sudah cerdas. Pasalnya, apakah PSI berani juga tak menerima tunjangan.

"Kembali soal PSI rela tak digaji, itu mah kecil, karena gaji pokok DPR itu kecil. Lalu bagaimana dengan tunjangan-tunjangan lainnya? Apakah juga tak dibayarkan. Jadi publik saya kira sudah pintar," jelas Wasekjen PPP ini.

Dia pun enggan mengikuti ala PSI. Menurutnya, partainya akan memberikan bukti, bukan sekedar janji.

Selain itu, masih katai Baidowi, partainya akan membuktikan produk legislasi yang didukung partainya. Dia juga menyebut, kendala itu tak selalu ada di DPR.

"Yang kami lakukan adalah memperjuangkan produk legislasi pro rakyat dan bernafaskan Islam sesuai dengan platform partai kami. Lagian pembuatan UU itu bukan hanya domain DPR tapi DPR bersama pemerintah. Jadi tidak melulu terkendala di DPR," ungkap Baidowi.

Dia pun mencontohkan revisi Undang-undang ASN, yang dimana dari DPR sudah tak ada kendala. Dan menjadi usul inisiatif.

"Sekarang bola ada di Pemerintah untuk serius membahasnya. Sementara DIM Pemerintah belum sampai ke Komisi. Nah kalau begini apa kesalahan ditimpakan ke DPR? Ya enggak fair," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com